jatimnow.com - Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur memperkuat upaya membangun kemandirian ekonomi kader melalui peningkatan literasi perpajakan. Langkah itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) se-Jawa Timur terkait edukasi dan pendampingan administrasi perpajakan.
Kesepakatan yang diteken di Graha PW GP Ansor Jawa Timur, Kamis (6/8), menjadi bagian dari rangkaian Ansor Economic Forum (AEF) 2026 yang mengangkat tema "Memahami Perpajakan Terbaru: Meningkatkan Literasi, Kepatuhan, dan Daya Saing Pelaku Usaha."
Kolaborasi tersebut ditujukan untuk memperluas edukasi perpajakan bagi kader, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta badan usaha di bawah naungan GP Ansor Jawa Timur.
Baca juga: Ansor Jatim Apresiasi Bea Cukai dan BNN Gagalkan 3,37 Ton Ganja
Melalui pendampingan itu, peserta diharapkan semakin memahami hak dan kewajiban perpajakan, mampu mengelola administrasi secara tertib, sekaligus meningkatkan daya saing usaha.
Selain menjadi wadah peningkatan literasi pajak, Ansor Economic Forum juga dimanfaatkan sebagai ruang bertemunya para pelaku usaha kader GP Ansor untuk membangun jejaring bisnis, berbagi pengalaman, dan memperkuat kolaborasi ekonomi.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, bersama jajaran pimpinan Kantor Wilayah DJP se-Jawa Timur. Kehadirannya menegaskan komitmen Direktorat Jenderal Pajak dalam memperluas edukasi perpajakan melalui kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan.
Dalam kesempatan itu, Bimo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong kepatuhan pajak yang tumbuh dari kesadaran masyarakat.
Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, Musaffa Safril, mengatakan penguatan literasi perpajakan merupakan bagian dari upaya membentuk kader yang tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab sebagai warga negara.
"Kami ingin kader Ansor menjadi bagian dari solusi. Mereka tidak hanya menjadi warga negara yang patuh pajak, tetapi juga mampu menjadi penggerak literasi perpajakan di lingkungan masing-masing. Kepatuhan pajak harus tumbuh sebagai budaya, bukan sekadar kewajiban administratif," ujarnya.
Menurut Musaffa, pajak memiliki peran penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional. Karena itu, organisasi kemasyarakatan juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan.
Ia menambahkan, GP Ansor Jawa Timur siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun budaya sadar pajak.
"Semakin tinggi literasi dan kepatuhan perpajakan masyarakat, semakin kuat fondasi pembangunan nasional, semakin sehat iklim usaha, dan semakin kokoh kemandirian ekonomi bangsa," katanya.
Melalui kerja sama tersebut, GP Ansor Jawa Timur menargetkan terbentuknya ekosistem edukasi perpajakan yang berkelanjutan di lingkungan kader dan pelaku usaha.
Program itu diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance), memperkuat tata kelola usaha, serta melahirkan pelaku usaha yang profesional, taat regulasi, adaptif terhadap perubahan, dan memiliki daya saing.
Kolaborasi dengan DJP juga menjadi bagian dari strategi GP Ansor Jawa Timur dalam memperkuat kapasitas kader, tidak hanya di bidang keorganisasian dan kebangsaan, tetapi juga pada sektor ekonomi, kewirausahaan, tata kelola usaha, dan pengembangan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
Dengan sinergi tersebut, budaya sadar pajak diharapkan semakin mengakar di masyarakat dan menjadi bagian dari semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan nasional.