jatimnow.com - Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur meminta Partai Amanat Nasional (PAN) membuktikan klaim sebagai “Partai Anak Nahdliyin” melalui kebijakan nyata, bukan sekadar pendekatan politik dan simbol kedekatan dengan warga Nahdlatul Ulama (NU).
Ketua PW GP Ansor Jawa Timur Musaffa Safril menilai kedekatan dengan Nahdliyin kehilangan makna apabila kader muda NU yang selama ini bekerja di tengah masyarakat justru merasa dipinggirkan dalam kebijakan pemerintah.
“Kalau benar ingin merangkul Nahdliyin, jangan hanya merangkul ketika membutuhkan suara. Rangkul juga kader-kadernya ketika mereka sedang bekerja dan mengabdi kepada masyarakat,” kata Musaffa, Sabtu (5/9/2026).
Sorotan itu disampaikan Musaffa di tengah semakin intensifnya pendekatan PAN kepada warga NU. Salah satunya terlihat saat Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, ketika sejumlah elite PAN hadir di sekitar arena muktamar dan menggelar ruang publik “Teras de'PAN”.
Pendekatan PAN kemudian berlanjut dalam peringatan HUT ke-28 PAN di Malang. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memperkenalkan partainya sebagai “Partai Anak Nahdliyin”.
Musaffa mengatakan tidak ada persoalan dengan langkah partai politik membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat mana pun. Namun, menurut dia, pendekatan politik juga harus diikuti keberpihakan yang dapat dirasakan masyarakat.
“PAN tentu punya hak untuk mendekati siapa pun. Tetapi Nahdliyin juga punya hak untuk bertanya: apa yang sebenarnya ditawarkan selain slogan?” ujarnya.
Musaffa juga mengungkapkan adanya laporan dari kader Ansor di sejumlah daerah yang terlibat dalam program pendampingan desa.
Sejumlah kader, kata dia, mengeluhkan pemindahan atau relokasi tugas ke wilayah lain yang cukup jauh tanpa penjelasan yang dinilai memadai.
Karena itu, PW GP Ansor Jawa Timur meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membuka mekanisme penempatan, pemindahan, dan evaluasi tenaga pendamping desa secara transparan.
“Kalau ada pemindahan, jelaskan dasar dan mekanismenya. Kalau karena evaluasi, tunjukkan indikatornya. Jangan biarkan kader yang sudah lama mengabdi merasa tiba-tiba dipindahkan tanpa penjelasan yang terang,” tuturnya.
Musaffa menegaskan persoalan itu bukan semata-mata menyangkut afiliasi politik. Menurut dia, pemerintah harus memastikan seluruh keputusan birokrasi dibuat berdasarkan ukuran profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kebijakan publik tidak boleh menjadi alat untuk memberi hadiah kepada yang dekat dan memberi hukuman kepada yang dianggap tidak dekat. Pemerintahan harus bekerja dengan ukuran profesional, bukan ukuran politik,” tegasnya.
Sorotan tersebut menjadi perhatian lebih karena Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal saat ini dipimpin Yandri Susanto, yang merupakan elite PAN.
Menurut Musaffa, posisi itu justru membuat tuntutan terhadap transparansi semakin penting. Ia khawatir kebijakan kementerian dapat dipersepsikan publik sebagai bagian dari kepentingan politik apabila tidak disertai penjelasan yang terbuka.
Baca juga:
Ansor Jatim Perkuat Kemandirian Ekonomi Lewat Edukasi Perpajakan
“Justru karena Menteri Desa adalah elite PAN, maka standar transparansinya harus lebih tinggi. Jangan sampai setiap kebijakan kementerian kemudian dibaca publik sebagai bagian dari kepentingan politik PAN,” ungkapnya.
Musaffa menilai kader muda NU selama ini memiliki peran nyata di tengah masyarakat. Mereka bekerja di desa, mendampingi program pemberdayaan, pendidikan, ekonomi, pertanian, kebencanaan, hingga berbagai persoalan sosial.
Karena itu, dia meminta partai politik tidak melihat Nahdliyin semata sebagai kelompok pemilih yang dapat didekati menjelang kontestasi politik.
“Kader muda NU bukan properti politik. Mereka adalah warga negara yang bekerja dan mengabdi,” katanya.
Musaffa juga mengingatkan agar identitas Nahdliyin tidak dijadikan komoditas untuk memperoleh legitimasi politik.
“Jangan menjadikan NU sebagai panggung untuk mencari legitimasi, sementara ketika kebijakan dibuat, suara dan kepentingan masyarakat NU tidak didengar,” ucapnya.
Ia bahkan menyebut klaim merangkul Nahdliyin hanya akan menjadi “rayuan gombal politik” apabila tidak dibarengi keberpihakan yang nyata.
“Kalau di panggung mengatakan merangkul Nahdliyin, tetapi di lapangan kader-kader muda NU justru merasa dipinggirkan, lalu apa yang sebenarnya dirangkul?” kata Musaffa.
Baca juga:
GP Ansor Jatim Serukan Penghapusan Hak Veto PBB
Musaffa menegaskan sikap PW GP Ansor Jawa Timur bukan bentuk permusuhan terhadap PAN. Kritik diarahkan pada penggunaan kewenangan negara agar tidak bergeser menjadi kepentingan politik praktis.
“Ini bukan soal kami anti-PAN. Tidak. Kami menghormati PAN sebagai partai politik. Yang kami kritik adalah apabila kekuasaan negara digunakan dengan cara yang membuat masyarakat merasa diperlakukan tidak adil,” ujarnya.
Menurut dia, semakin dekat partai politik dengan kelompok masyarakat tertentu, semakin besar pula tuntutan agar pemerintahan tetap bekerja secara profesional dan tidak diskriminatif.
Ia meminta Menteri Desa dan PDT memberikan penjelasan terbuka mengenai keluhan relokasi tenaga pendamping desa yang diterima organisasinya.
“Jangan biarkan kader-kader di bawah bertanya-tanya. Negara harus hadir dengan penjelasan, bukan dengan ketidakpastian,” kata Musaffa.
Musaffa menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa hubungan dengan Nahdliyin tidak dapat dibangun hanya melalui slogan politik.
“Nahdliyin bukan pasar suara. NU bukan panggung kampanye. Kader muda NU bukan properti politik. Kalau ingin menjadi bagian dari keluarga besar Nahdliyin, datanglah dengan ketulusan, bekerja dengan keadilan, dan buktikan dengan kebijakan,” pungkasnya.
URL : https://jatimnow.com/baca-87305-ansor-jatim-sentil-pan-jangan-jadikan-nahdliyin-komoditas-politik
