jatimnow.com - Pemerintah Kota Probolinggo terus menggenjot proses revitalisasi data desil agar penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat menjadi jauh lebih tepat sasaran.
Berdasarkan evaluasi di lapangan, pemerintah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengoptimalkan data tersebut, yang saat ini dilaporkan sudah memasuki tahap revitalisasi kelima menuju keenam.
Wali Kota Probolinggo, dr.Aminuddin, menjelaskan bahwa meski sebagian besar penyaluran sudah berjalan lancar, Pemkot Probolinggo masih menemukan anomali data di lapangan yang perlu segera diluruskan.
Baca juga: Panduan Cara Aktivasi KTP Digital
"Ada tadi yang mestinya tidak perlu mendapat, itu dapat. Nah, ini biasanya mereka tidak mau menerima itu. Ini kita alihkan secara tidak langsung melalui kelurahan atau RT/RW setempat kepada mereka yang berhak," ujar dr. Aminuddin.
Wali Kota menambahkan, bagi warga yang tidak masuk dalam kategori penerima bantuan besar namun mengalami kendala kesehatan, Pemkot Probolinggo tetap memastikan penanganannya terlindungi melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Baca juga: Ini 3 Fungsi KTP Digital, Warga Surabaya Buruan Aktivasi!
Sementara itu, bagi warga yang belum tersentuh bantuan tunai skala besar, pemerintah menyiasatinya melalui penyaluran kartu amanan serta dukungan dari BAZNAS.
Selain pembenahan data desil, Pemkot Probolinggo juga tengah menggencarkan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di bawah naungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Program ini digenjot untuk memperkuat keakuratan data berbasis riil dari masyarakat dan kelurahan.
Baca juga: Dua Tahun Kepemimpinan Eri-Armuji, Masalah KTP Digital Disorot
"Identitas kependudukan digital ini di kita sejak awal 2025 baru di angka 10 persen. Nah, ini sedang saya program untuk menjadi 100 persen.
Sehingga dengan ini ada penguatan data yang riil dari masyarakat atau dari kelurahan," tegas dr. Aminuddin.