jatimnow.com- Isu kesetaraan gender dalam pembangunan daerah mendapat perhatian tersendiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung.
Mereka pun mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah pada sidang paripurna masa kelima tahun 2019.
Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Tulungagung, Heru Santoso menuturkan, sebenarnya sudah ada peraturan bupati (perbup) yang mengatur hal tersebut.
Baca juga: Polisi Pengguna Sabu di Tulungagung jadi Tersangka, Ini Awal Mula Kasus Terungkap
Perbup tersebut dikeluarkan pada tahun 2016 lalu. Namun banyak pihak yang merasa perlu adanya ranperda khusus, yang mengatur masalah teknis pelaksanaan perbup ini.
"Akhirnya setelah melalui beberapa tahapan seperti sinkronisasi dan uji materi kita mengajukan ranperda ini untuk disetujui menjadi perda," ujarnya, Senin (05/11/2018).
Heru menilai secara substansi perda tentang pengarusutamaan gender ini sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan peran perempuan dalam pembangunan daerah masih sangat kurang.
Heru mencontohkan tingkat keterwakilan perempuan dijajaran birokrasi tidak lebih dari 20 persen.
Baca juga: Ratusan Penari di Tulungagung Meriahkan Perayaan Hari Tari Sedunia
Bahkan diinternal DPRD sendiri, jumlah anggota dewan hanya 10 persen dari jumlah total 50 anggota. "Ini merupakan salah satu alasan mengapa ranperda ini diperlukan," imbuhnya.
Menurut Heru, tingkat SDM perempuan di lingkup Pemkab Tulungagung sangat cukup. Mereka seharusnya diberikan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki, untuk menduduki jabatan eselon yang sama.
"Tentunya setelah melalui jalur asesment sehingga tidak memaksakan jabatan tersebut kepada yang bukan ahli," tuturnya.
Baca juga: Identitas 11 Tokoh yang Mendaftar Bacabup di PDIP Tulungagung, 4 PNS
Ranperda ini selanjutnya akan dibahas oleh anggota dewan, melalui pansus ranperda yang sudah dibentuk.
Diharapkan pembahasan ini akan berjalan lancar dan perda bisa segera di sahkan. "Kita targetkan Desember tahun ini bisa disahkan," pungkasnya.