jatimnow.com - Sejarah Kerajaan Mataram Islam di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo kerap dikenang sebagai era keemasan. Namun, di balik ambisi ekspansi besar dan narasi penaklukkan musuh luar, terdapat sisi lain dari dinamika kekuasaan Mataram: pengawasan ketat terhadap loyalitas internal serta penumpasan potensi pembangkangan para adipati di daerah.
Ketika keraton sepenuhnya terserap oleh konsolidasi politik elite dan intrik membongkar pengkhianat lokal, jeritan rakyat di daerah pedalaman yang terhimpit krisis kerap teredam di balik megahnya pertunjukan narasi kekuasaan.
Lompat beberapa abad kemudian, pola interaksi antara penguasa, krisis, dan panggung publik di Republik ini menunjukkan gaung analogi yang menggidikkan.
Baca juga: 260 Hektare Kawasan Arjuno-Welirang Terbakar, BNPB Siapkan Modifikasi Cuaca
Hari ini, Sumatra, Kalimantan, dan Papua mengepulkan asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat ratusan ribu hektar lahan hangus melintasi pulau-pulau besar tersebut, memicu lonjakan angka Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga menembus ratusan ribu kasus dengan korban terbanyak anak-anak dan lansia.
Kalkulasi Bank Dunia (World Bank) menunjukkan krisis karhutla secara historis menggerus perekonomian nasional hingga lebih dari Rp 70 triliun ($5,2 miliar) akibat kerugian sektor pertanian, transportasi, pariwisata, hingga penutupan sekolah. Namun, di tengah ancaman ekologis yang melumpuhkan ini, respons pemerintah terkesan lamban dan gagap.
Pengeras suara publik justru didominasi oleh drama politik tingkat tinggi: skandal penyadapan telepon Presiden, penetapan mantan Kapolri sebagai tersangka, hingga wacana tentang campur tangan "elit global" yang dituduh memanipulasi konspirasi di balik layar.
Red Herring dan Bias Prioritas
Secara sadar atau tidak, masyarakat sedang disuguhi pertunjukan dari sebuah teknik komunikasi krisis yang dipadukan dengan logical fallacy. Di sini, taktik Red Herring atau pengalihan isu bekerja dengan presisi tinggi.
Kebakaran hutan, sebuah krisis ekologis nyata yang mengancam keselamatan warga dilempar ke pinggir panggung. Sebagai gantinya, publik disuapi narasi provokatif tentang ancaman kedaulatan Istana, perburuan pengkhianat internal, dan spekulasi keterlibatan aktor internasional.
Publik yang tadinya menuntut akuntabilitas atas lambannya pemadaman api kini terhipnosis, berdebat di media sosial mengenai siapa musuh dalam selimut di lingkaran Presiden dan sejauh mana gurita elit global mengendalikan negeri.
Taktik pengalihan ini memicu Fallacy of Relative Deprivation, sebuah premis sesat yang membentuk persepsi seolah krisis keselamatan pejabat pusat jauh lebih mendesak untuk ditangani ketimbang paru-paru rakyat di daerah.
Baca juga: Surabaya Terik Menyengat, Ribuan Sivitas Umsura Gelar Salat Minta Hujan
Narasi "ancaman elit global" pun dihadirkan sebagai penyedap rasa untuk membangun Appeal to Emotion (argumentum ad passiones), memantik paranoia kolektif agar publik memaklumi jika perhatian dan energi negara terserap penuh ke keraton pusat.
Manipulasi Agenda Publik
Dalam kacamata teori komunikasi massa, fenomena ini melukiskan bagaimana Agenda-Setting Theory (McCombs & Shaw) bekerja di tingkat paling manipulatif. Media massa dan elite politik berkolaborasi memindahkan Agenda Publik yakni bencana karhutla menjadi Agenda Elite (skandal politik dan ancaman global).
Fakta bahwa paparan emisi karbon akibat karhutla Indonesia sempat melampaui emisi harian seluruh aktivitas ekonomi Amerika Serikat dikerdilkan oleh nilai berita (newsworthiness) drama politik yang menjual sensasi konflik dan keterikatan tokoh elite (eliteness).
Hal ini diperkuat oleh Priming Theory, di mana terpaan berita skandal secara masif membentuk memori kerja (cognitive accessibility) masyarakat. Publik akhirnya di-prime untuk menilai kinerja pemerintah dari seberapa tangguh mereka menghadapi "pengkhianat" atau "ancaman luar", bukan lagi dari seberapa cepat armada pemadam kebakaran tiba di titik api Papua atau Kalimantan.
Pembingkaian (Framing Theory) yang diterapkan pun secara eksplisit mengesahkannya: karhutla sekadar dibingkai sebagai "rutinitas bencana musiman di daerah", sedangkan drama penyadapan dibingkai sebagai "ancaman eksistensial negara".
Baca juga: Angin Picu Api Kembali Membesar di Lereng Gunung Arjuno
Penutup
Sejarah era Sultan Agung mengajari kita bahwa kejayaan narasi ekspansi dan perburuan musuh politik tidak akan mampu menutupi penderitaan riil rakyat di akar rumput. Narasi pengalihan dan bayang-bayang elit global mungkin sanggup memalingkan pandangan publik untuk sementara waktu, tetapi asap pekat karhutla tidak bisa dihilangkan hanya dengan mengubah topik pembicaraan di televisi.
Legitimasi sebuah pemerintahan tidak pernah diukur dari seberapa mahir konsultan komunikasinya meracik narasi pengalihan di tengah skandal politik. Ia diuji dari keberanian dan kecepatannya hadir ketika rakyat paling bawah sedang kesulitan untuk sekadar bernapas.
Oleh: Wildan Krisnarwanto W. S., Akademisi Universitas Dr. Soetomo (Unitomo)