jatimnow.com - Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia oleh aparat penegak hukum bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan berpotensi mengancam kedaulatan negara dan tatanan konstitusi.
Tindakan yang diduga melibatkan aparatur kepolisian itu bahkan dapat mengarah pada kategori kejahatan sistemik hingga makar apabila bertujuan mengendalikan kebijakan kepala negara.
Pandangan tersebut disampaikan Prof. Dr. Siti Marwiyah, SH, MH, Wakil Ketua PP APHTN-HAN sekaligus Rektor Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), dalam analisisnya mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden.
Baca juga: Bahas RUU Perampasan Aset, Ahmad Dhani Temui Akademisi Unitomo
Menurut Prof. Siti, persoalan penyadapan terhadap kepala negara memiliki dimensi yang jauh lebih luas dibandingkan pelanggaran hukum biasa.
Terlebih, apabila tindakan itu dilakukan oleh aparat yang seharusnya menjalankan tugas penegakan hukum dan berada dalam lingkup pemerintahan Presiden.
Ia menilai, dugaan penyadapan oleh orang-orang di lingkungan institusi negara merupakan peristiwa serius yang dapat mengguncang fondasi ketatanegaraan Indonesia.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kedudukan itu membuat Presiden tidak hanya menjadi pemegang kekuasaan eksekutif, tetapi juga merepresentasikan kedaulatan rakyat serta martabat bangsa.
Prof. Siti menjelaskan, dalam perspektif hukum tata negara atau Verfassungsrecht, terdapat prinsip dignity of the state dan executive privilege yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kewibawaan serta pelaksanaan fungsi kepresidenan.
Prinsip tersebut menjadi dasar penting untuk menjaga komunikasi, instruksi, dan pembahasan kebijakan strategis negara dari intervensi yang tidak sah.
Karena itu, penyadapan tanpa dasar hukum dan otorisasi peradilan, menurut dia, tidak bisa dipandang sebatas pelanggaran terhadap privasi pribadi Presiden.
"Yang dilanggar bukan sekadar ruang privat seorang individu. Yang dilumpuhkan adalah independensi organ tertinggi negara dalam mengambil keputusan strategis demi keselamatan publik dan keamanan nasional," jelasnya.
Berpotensi Mengarah pada Makar Sistemik
Baca juga: Unitomo Lantik Pimpinan Baru Masa Bakti 2026 - 2030, Ini Daftarnya
Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara itu juga mengingatkan bahaya penyalahgunaan kewenangan dan instrumen negara untuk melakukan tindakan yang justru menyerang institusi kepresidenan.
Dalam perspektif kriminologi modern, penggunaan sarana dan wewenang negara secara ilegal untuk kepentingan menyerang institusi negara dapat dikategorikan sebagai state-sponsored crime atau kejahatan sistemik.
Persoalan menjadi lebih serius apabila informasi yang diperoleh melalui penyadapan ilegal digunakan untuk menekan Presiden, membatasi kebebasannya, atau memengaruhi arah kebijakan pemerintahan.
Dalam kondisi demikian, menurut Siti, konstruksi hukum perbuatan tersebut dapat bersinggungan dengan substansi makar atau aanslag.
Ia berpandangan, pemaknaan makar tidak semestinya hanya dibatasi pada tindakan bersenjata secara fisik. Tindakan sistematis yang bertujuan merampas kemerdekaan Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan juga perlu mendapat perhatian dari perspektif hukum pidana.
Lebih jauh, Prof. Siti mengingatkan kedudukan Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan tersebut, Polri berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Baca juga: Unitomo Wisuda 1.059 Lulusan, 87 Persen Dapat Kerja Kurang dari 3 Bulan
Menurut dia, relasi kelembagaan itu harus dijalankan sesuai batas kewenangan dan prinsip hukum. Aparat kepolisian tidak boleh menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan tindakan melawan hukum terhadap pimpinan negara.
Prinsip lex superior derogat legi inferiori serta kewajiban menjalankan due process of law juga mengingatkan bahwa tidak ada institusi maupun pejabat yang kebal hukum.
Prof. Siti menilai, penanganan perkara yang melibatkan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat internal menjadi ujian bagi profesionalisme dan integritas institusi Polri.
Transparansi penyelidikan serta ketegasan penegakan hukum diperlukan agar proses hukum tidak berhenti pada penindakan terhadap individu, tetapi juga mampu mendorong pembenahan kelembagaan.
Bagi Prof. Siti, dugaan penyadapan terhadap Presiden harus menjadi momentum evaluasi dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Penegakan hukum, menurut dia, tidak boleh berjalan di luar batas konstitusi karena justru dapat melahirkan kesewenang-wenangan.
"Melindungi martabat Presiden dari tindakan ilegal aparatnya sendiri adalah cara kita menjaga kehormatan negara dan menegakkan kedaulatan hukum di Tanah Air," tegasnya.