Solusi Gagapnya Pemerintah dan Masyarakat Hadapi Pandemi Covid-19

jatimnow.com - Pengurus Pusat IKA-UINSA Surabaya menggelar diskusi online dengan tema 'New Normal: Berdampingan dengan Corona', Jumat (22/5/2020). Dalam diskusi itu disebut bahwa pemerintah dan warga mengalami kegagapan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Sebab permasalahan yang muncul terus berkembang dan berdampak ke sektor lain. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan untuk menangani Covid-19 sering kontradiktif di masyarakat. Masyarakat juga ikut bingung dan tergagap-gagap dalam memahami kebijakan pemerintah maupun permasalahan baru yang terus bermunculan.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan, di satu sisi pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun ada kebijakan lain yang memperbolehkan transportasi umum beroperasi.

"Ini kan bisa kontraproduktif," ujar Thoriq-sapaan Bupati Thoriqul Haq.

Menurutnya, persoalan bantuan bagi warga terdampak Covid-19 juga masih dilematis. Dia mencontohkan janda yang sebelum pandemi covid-19 sudah miskin dan pelaku usaha katering yang usahanya mandek dan harus menyelesaikan kewajibannya membayar pekerja serta kredit di bank untuk modal usaha.

"Mana yang harus dibantu lebih dulu? Ini dilema. Belum lagi permasalahan yang lain, seperti perlu mendahulukan penyelesaian dari sisi kesehatan atau sosial ekonominya. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak percaya dengan kebijakan pemerintah," papar Thoriq.

Terkait new normal pada masa pandemi Covid-19, Thoriq menyarankan untuk mengurai dulu problematikanya. Apakah itu terkait dengan new culture, new economic, new social maupun new schooling.

Ia mencontohkan, agar pelaku usaha tidak terus mati karena pandemi corona, akhirnya dibuat kebijakan baru. Seperti PKL, pasar dan mal diperbolehkan buka kembali. Masjid-masjid diperbolehkan menggelar ibadah dan lain sebagainya.

"Tetapi langkah bijak itu harus disertai dengan pembatasan atau pengetatan agar corona tidak terus berkembang. Seperti inilah bentuk new normal. Jadi, harus ada pembatasan-pembatasan yang lebih keras karena ini memang pilihannya supaya rakyat tidak makin terpuruk dari sisi sosial ekonomi," paparnya.

Sementara itu, Ketua ICMI Jatim Ismail Nachu menambahkan, kegagapan tidak hanya dialami pemerintah tapi juga seluruh komponen masyarakat. Atas kegagapan itu, semua elemen harus saling mendukung dan membantu menyelesaikan, bukan saling menyalahkan.

"Sebab akan menjadi bahaya bila sampai menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) masyarakat terhadap pemerintah," papar Ismail yang juga dikenal sebagai pengusaha properti itu.

Ismail mengajak semua komponen masyarakat untuk menggunakan akal sehat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Di antaranya dengan mengedepankan berpikir hikmah. Yaitu, mengajak untuk melakukan kebaikan bersama.

"Kita harus sadarkan rakyat supaya tidak banyak ngersulo (mengeluh), melainkan harus selalu positif thinking (berpikir positif)," terangnya.

Apa yang disampaikan Thoriq itu juga diamini Ismail Nachu. Bakal Calon Wali Kota Pasuruan itu menyebutkan ketidaksetujuannya dengan kebijakan pemerintah yang melarang masjid menggelar ibadah berjamaah.

"Jangan masjidnya yang ditutup, tetapi orang beribadah ke masjid diperlakukan dengan pembatasan sesuai petunjuk dari para ahli yang mengerti," tandasnya.