2 BUMD Menjadi Sorotan Banggar DPRD Jatim karena Alasan Ini

jatimnow.com - Dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jatim menjadi sorotan Badan anggaran (Banggar) DPRD Jatim. Pemprov Jatim diminta segera melalukan evaluasi terhadap keberadaan PT Jatim Grha Utama (JGU) dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim.

Hal ini disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPRD Jatim Basuki Babussalam dalam sidang Paripurna DPRD Jatim, Jawaban Badan Anggaran (Banggar) terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, Senin (3/7/2023) kemarin.

Menurut Banggar, ada dua BUMD yang menjadi sorotan, yakni PT JGU dan PT Jamkrida Jatim. JGU tidak memberikan setoran ke kas daerah pada tahun 2022 dan PT Jamkrida tidak memberikan pada tahun 2021.

"Ini harus dilakukan tata kelola ulang untuk BUMD tersebut secara khusus. Karena kami melihat 2 BUMD itu kurang maksimal kerjanya," tegas Basuki.

Meski menyoroti secara khusus dua BUMD itu, Banggar secara umum juga meminta Pemprov melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap manajemen pengelolaan BUMD.

"Penempatan SDM secara profesional dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik harus dilakukan. Serta memastikan peningkatan target dividen yang harus disetor ke kas daerah yang disusun dan ditetapkan dalam sebuah rencana bisnis masing-masing BUMD," jelas politisi PAN ini.

Banggar juga menyoroti hasil pemantauan BPK atas tindak lanjut LHP tahun 2005 hingga 2022. Masih ada 429 temuan BPK yang belum sesuai untuk ditindaklanjuti oleh Pemprov Jawa Timur.

"Atas fakta tersebut, kami minta Pemprov Jawa Timur untuk segera menyelesaikan temuan tersebut sesuai dengan rekomendasi BPK untuk menjadi prioritas dalam tahun 2023," ungkapnya.

Menaggapi sorotan Banggar DPRD Jatim, Sekdaprov Jawa Timur, Adhy Karyono mengatakan akan memanggil para direksi BUMD untuk mendorong mencari mitra yang menguntungkan.

"Khusus untuk JGU dan Jamkrida kita akan serius melakukan evaluasi. Sedangkan untuk BUMD lain kita akan dorong mereka ke depan harus benar-benar menjadi BUMD yang bisa menghasilkan untuk PAD Jatim," jelasnya.

Sedangkan untuk temuan BPK RI yang belum ditindaklanjuti dan tidak ditindaklanjuti, lanjut Adhy Karyono, pihaknya sudah koordinasi dengan seluruh OPD untuk menyelesaikannya.

"Kami juga sudah koordinasi dengan BPK untuk tidak bisa ditindaklanjuti untuk dihapuskan. Kami sudah surati semuanya untuk secepatnya dikurangi temuan BPK tersebut," pungkasnya.