Nasib Terkatung-Katung, Guru P1 di Tulungagung Wadul ke DPRD
Peristiwa 20 jam yang lalu
jatimnow.com,- Sejumlah guru kategori P1 (prioritas 1) di Kabupaten Tulungagung mengadukan nasibnya ke DPRD setempat. Guru P1 adalah mereka yang sudah ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021 dan sudah lolos passing grade namun belum mendapat penempatan. Mereka mempertanyakan kejelasan nasibnya yang terkatung-katung. Padahal beberapa daerah telah menuntaskan permasalahan guru P1 ini. Perwakilan para guru P1 diterima Komisi A DPRD Tulungagung di ruang aspirasi, namun pertemuan berlangsung tertutup.
Koordinator P1 Kabupaten Tulungagung, Miftakhul Huda, mengatakan saat ini masih terdapat 183 P1 yang belum diangkat PPPK. Jumlah itu disebut sebagai yang terbanyak di Jawa Timur. Mereka mempertanyakan kejelasan kapan diangkat menjadi ASN penuh waktu.
“Jika tidak bisa semua penuh waktu, maka setengahnya paruh waktu dan setengahnya penuh. Tapi semua masih mengambang,” ujarnya, Kamis (31/7/2025).
Menurutnya guru P1 seharusnya menjadi prioritas sebelum para guru R2 dan R3 menjadi PPPK. Sebelum mengadu ke DPRD, sebelumnya mereka telah bertemu Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo untuk membahas masalah ini. Bupati menjanjikan proses penyelesaian, namun perlu proses koordinasi dengan DPRD Tulungagung, Dinas Pendidikan dan BKPSDM.
“Menurut saya pribadi, ada permainan OPD di Tulungagung, antara BKPSDM dan Dinas Pendidikan,” tuturnya.
Pada guru P1 di Kabupaten Tulungagung berasal dari sekolah swasta. Mereka menghadapi masalah, karena banyak yang terlanjur dikeluarkan dari sekolah tempatnya mengajar. Pihak yayasan mengira mereka sudah menjadi guru PPPK dan dipekerjakan di sekolah negeri. Huda merasa, para guru P1 ini sengaja coba dihilangkan karena berpotensi bisa menggantikan guru R3 di sekolah negeri.
“Guru P1 bisa mengganti guru pensiun, itu hanya wacana. Kembali ke sekolah swasta juga tidak kelas,” ungkapnya.
Sementara Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Harinto Triyoso, tidak bisa berkomentar banyak mengenai tuntutan para guru P1. Pihaknya masih akan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Menurutnya terdapat dua kendala yakni regulasi dan keuangan yang terbatas.
"Kita akan cari solusi ke tingkat provinsi dan kementerian bagaimana menyelesaikan masalah ini." pungkasnya.
