88 Persen SD di Tulungagung Gagal Penuhi Pagu Saat SPMB
Wiyata 2 jam yang lalu
jatimnow.com - Ratusan Sekolah Dasar (SD) di Kabuaten Tulungagung tak dapat memenuhi pagu saat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini. Dinas Pendidikan Tulungagung mencatat ada sebanyak 564 SD negeri dan swatsa yang tidak bisa memenuhi pagu. Salah satu penyebabnya karena jumlah anak usia SD terus menurun setiap tahun.
Kasi Kelembagaan Bidang SD Dinas Pendidikan Tulungagung, Rifka Zuyun Umadah mengatakan, berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) jumlah SD di Tulungagung mencapai 634 satuan pendidikan. Pada tahun ajaran 2026/2027 ada sebanyak empat SD di Tulungagung yang tidak mendapat murid baru.
"Empat SD yang tidak dapat murid diantaranya, SDN 1 Tenggong Rejotangan, SDN 4 Besuki, SDN 5 Bungur Karangrejo dan SD Swasta Dlolod Pucanglaban," ujarnya, Jumat (17/7/2026).
Sedangkan untuk SD yang mendapat satu murid baru berjumlah empat satuan pendidikan. Diantaranya, SDN 3 Kalidawir, SDN 3 Babadan, SDN 2 Sembon dan SDN 4 Pujul.
"SD yang hanya mendapat dua murid mencapai 12 satuan pendidikan. Dan SD yang mendapat tiga murid berjumlah 29 satuan pendidikan," imbuhnya.
Secara keseluruhan ada sebanyak 88,96 persen atau 564 satuan pendidikan jenjang SD di Tulungagung yang tidak memenuhi pagu. Rata-rata pagu setiap satuan pendidikan jenjang SD berjumlah 28 murid.
"Meski tidak mendapat murid, sekolah harus tetap meningkatkan layanan pembelajaran," jelasnya.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan SD di Tulungagung minim mendapat murid. Salah satunya karena faktor jumlah anak usia SD yang terus berkurang. Hal ini menunjukan bahwa program Keluarga Berencana (KB) berhasil.
"Setiap tahun lulusan TK terus berkurang. Tahun ini saja, penurunan anak yang masuk SD mencapai 2000 siswa," paparnya.
Disisi lain, adanya persaingan antar sekolah juga berpengaruh terhadap jumlah murid Meskipun pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan mutu layanan dan fasilitas pendidikan. Jadi minimnya murid baru bukan karena SPMB gagal.
"Kami berencana melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembatasan pagu di SD Negeri dan SD Swasta. Sehingga dapat dilakukan pemerataan murid di sekolah-sekolah," pungkasnya.
