Pixel Code jatimnow.com

BPJS Ketenagakerjaan Ajak Korporasi Lindungi Pekerja Rentan Lewat CSR

Ekonomi 4 jam yang lalu
BPJS Ketenagakerjaan, Kejari Perak, dan Pemkot Surabaya mengajak korporasi menyalurkan CSR untuk melindungi pekerja rentan. (Foto: Ali Masduki/jatimnow.com)
BPJS Ketenagakerjaan, Kejari Perak, dan Pemkot Surabaya mengajak korporasi menyalurkan CSR untuk melindungi pekerja rentan. (Foto: Ali Masduki/jatimnow.com)

jatimnow.com - Sebanyak 811.706 pekerja di Kota Surabaya belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kondisi tersebut mendorong BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Tanjung Perak bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dan Pemerintah Kota Surabaya mengajak perusahaan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk melindungi pekerja rentan.

Ajakan itu disampaikan dalam Executive Dialogue Sinergi Strategis Dunia Usaha Melalui SERTAKAN CSR di Hotel Harris Gubeng, Surabaya, Senin (16/11/2026).

Forum tersebut menjadi upaya memperluas kolaborasi dunia usaha dalam meningkatkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ).

Kegiatan ini sekaligus mengembangkan semangat program penegakan kepatuhan Jumpa JPN (Jaksa Pengacara Negara). Tidak hanya mendorong perusahaan memenuhi kewajiban kepesertaan, kolaborasi tersebut juga membawa nilai Patuh, Peduli, dan Berdampak (PPB).

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Tanjung Perak, R Chandra Budiman, mengungkapkan bahwa potensi tenaga kerja yang belum terlindungi masih sangat besar, baik di wilayah kerjanya maupun di tingkat Kota Surabaya.

Berdasarkan data per 16 November 2026, cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Surabaya baru mencapai 42,51 persen. Dari total 1.411.825 pekerja, sebanyak 600.119 orang tercatat sebagai peserta aktif, sedangkan 811.706 lainnya belum terlindungi.

Tantangan paling besar berada pada kelompok Bukan Penerima Upah (BPU), yang mencakup pekerja mandiri, pedagang, pelaku UMKM, dan berbagai profesi informal lainnya.

Dari kelompok tersebut, baru 116.083 orang yang terdaftar. Sementara 480.942 pekerja lainnya belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Chandra, yang akrab disapa Ican, menyebut dana CSR perusahaan bisa menjadi salah satu jalan untuk memperkecil kesenjangan perlindungan. Perusahaan dapat memulainya dari lingkungan terdekat, misalnya dengan mendaftarkan anggota keluarga karyawan yang bekerja sebagai pedagang, pelaku UMKM, maupun pekerja informal.

Menurut dia, langkah tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima perlindungan, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosialnya.

Penyaluran CSR melalui program SERTAKAN juga dinilai memiliki tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Data calon penerima manfaat telah melalui verifikasi Dukcapil dan diproses menggunakan sistem, sehingga administrasi penyalurannya lebih tertata serta meminimalkan risiko temuan saat audit BPK maupun Kantor Akuntan Publik.

Untuk menggambarkan pentingnya perlindungan sejak awal bekerja, Ican turut membagikan pengalaman pribadinya. Ia pernah lupa mendaftarkan asisten rumah tangga (ART) yang baru bekerja selama lima hari sebelum mengalami kecelakaan akibat jatuh dari tangga.

Akibat belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, ia harus mengeluarkan biaya pribadi hingga Rp18,2 juta untuk operasi. Rumah sakit menolak klaim BPJS Kesehatan karena kejadian tersebut masuk kategori kecelakaan kerja.

"Seandainya langsung didaftarkan dengan iuran Rp16.800, seluruh biaya pengobatan ditanggung negara tanpa batas," ungkapnya.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan keringanan iuran bagi pekerja informal non-transportasi. Dari tarif normal Rp16.800 per bulan, iuran selama masa relaksasi dipangkas menjadi Rp8.400.

Kebijakan tersebut diharapkan meringankan beban pekerja informal sekaligus mencegah bertambahnya kelompok miskin baru di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, mengakui kemampuan anggaran pemerintah daerah masih terbatas untuk menanggung seluruh pekerja BPU.

Selama ini, Pemkot Surabaya memprioritaskan perlindungan bagi pekerja berpenghasilan di bawah upah minimum kota (UMK), seperti pengemudi ojek daring, petani, dan nelayan.

Karena itu, Hebi berharap perusahaan-perusahaan besar di kawasan Perak ikut mengambil peran dengan mendaftarkan pekerja di lingkungan sekitar.

"Kami mengetuk hati industri besar di kawasan Perak agar ikut mendaftarkan masyarakat pekerja sekitar. Pelindo dan PT PAL sudah menjalankan langkah nyata ini," ujarnya.

Hebi juga memaparkan bahwa cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Surabaya masih berada di kisaran 42 hingga 45 persen, jauh dari target yang ditetapkan.

Dalam data per 16 November 2026, target UCJ Surabaya mencapai 60,78 persen atau setara 858.107 peserta aktif. Namun, realisasinya baru 600.119 peserta atau 69,9 persen dari target. Artinya, masih diperlukan tambahan sekitar 257.988 peserta untuk memenuhi sasaran tahun ini.

Pemkot Surabaya juga berencana berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengevaluasi metode penghitungan cakupan kepesertaan.

Pasalnya, program perlindungan pemerintah daerah menyasar warga ber-KTP Surabaya, sedangkan perhitungan total angkatan kerja turut memasukkan pekerja dari luar daerah yang mencari nafkah di Kota Pahlawan.

Di wilayah operasional BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Tanjung Perak sendiri, potensi perluasan perlindungan juga masih terbuka lebar. Dari 356.212 tenaga kerja di delapan kecamatan, baru 138.707 orang atau 38,94 persen yang terlindungi.

Sebanyak 217.505 pekerja lainnya masih belum terdaftar. Kondisi tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan perlindungan, terutama bagi pekerja sektor informal yang rentan menghadapi risiko kecelakaan kerja dan kehilangan penghasilan.

Melalui SERTAKAN CSR, BPJS Ketenagakerjaan berharap keterlibatan perusahaan tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban terhadap pekerjanya sendiri.

Dukungan dunia usaha diharapkan menjangkau masyarakat pekerja di sekitarnya sehingga semakin banyak keluarga di Surabaya memperoleh perlindungan jaminan sosial.