DPRD Surabaya Bahas Tuntutan Unicomindo soal Sisa Pembayaran Rp104 Miliar
Pemerintahan Rabu, 11 Nov 2026 14:20 WIBjatimnow.com - Komisi B DPRD Surabaya membahas tuntutan PT Unicomindo Perdana terkait sisa pembayaran pengembalian investasi proyek pembakaran sampah di kawasan Keputih yang mencapai sekitar Rp104 miliar. Dalam pembahasan tersebut, DPRD mendorong adanya penyelesaian antara perusahaan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui mediasi.
Persoalan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan bersama pihak perusahaan, Rabu (11/11/2026). PT Unicomindo Perdana meminta Pemkot Surabaya segera memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud, mengatakan persoalan tersebut perlu segera mendapatkan kepastian. Sebab, perkara antara Pemkot Surabaya dan PT Unicomindo Perdana telah melalui proses hukum hingga tingkat peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
"Padahal dalam keputusan Mahkamah Agung sudah sampai inkrah itu sudah disebut Pemkot harus membayar. Tidak harus dalam kondisi nyala," ungkap Machmud.
Machmud juga menyoroti penggunaan legal opinion atau pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang selama ini menjadi salah satu pertimbangan Pemkot dalam menunda pembayaran.
Ia merujuk surat Kejaksaan Agung tertanggal 29 Mei 2026 yang menjelaskan bahwa legal opinion merupakan produk layanan Jaksa Pengacara Negara. Dalam resume RDP, pendapat hukum tersebut disebut tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak dapat digunakan untuk menunda maupun menghambat pelaksanaan putusan pengadilan.
Untuk mencari jalan keluar, Machmud mengusulkan agar Pemkot Surabaya dan PT Unicomindo Perdana dimediasi oleh Kejaksaan Agung. Menurutnya, langkah tersebut dapat memberikan kejelasan hukum bagi kedua pihak terkait kewajiban pembayaran.
"Lebih baik lagi kalau Unicomindo, Pemkot dimediasi oleh Kejaksaan Agung. Sehingga semuanya itu bisa aman. Kalau memang itu tidak boleh dibayar, ya sudah tidak dibayar. Kalau memang boleh dibayar, Pemkot-nya juga aman," jelasnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum PT Unicomindo Perdana, Robert Simangunsong, menjelaskan bahwa sisa pembayaran tersebut berasal dari enam angsuran yang belum diselesaikan Pemkot Surabaya. Dari total 18 kali angsuran pengembalian investasi, pemerintah kota sebelumnya telah membayarkan 12 kali angsuran.
Nilai enam angsuran yang belum dibayarkan tersebut mencapai sekitar Rp104 miliar. Angka itu belum termasuk perhitungan selisih kurs serta biaya operasional dan pemeliharaan.
Robert menyebut pihaknya masih memberikan kesempatan kepada Pemkot Surabaya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut secara bertahap. Bahkan, perusahaan bersedia apabila pembayaran dilakukan dalam dua kali angsuran dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
"Jadi kita siap dibayar dua kali. Karena ini kan besar. Jadi kita bisa dengan mengingat keuangan Pemkot yang sekarang ini agak sulit, kita siap dibayar dua kali," ujar Robert.
Ia menegaskan, pihak perusahaan meminta Pemkot menjalankan putusan pengadilan yang telah inkrah. Robert juga membawa surat Kejaksaan Agung tertanggal 29 Mei 2026 dalam RDP tersebut sebagai salah satu dasar untuk mendorong pelaksanaan putusan.
"Jadi intinya harus taat hukum. Sesuai dengan negara kita, negara hukum," tegasnya.
Apabila persoalan tersebut tidak kunjung menemukan penyelesaian di tingkat Pemkot dan DPRD Surabaya, Robert menyatakan pihaknya berencana membawa pengaduan ke Komisi III DPR RI.
Selain membahas tuntutan pembayaran, Komisi B DPRD Surabaya juga berencana meninjau langsung lokasi proyek pembakaran sampah di kawasan Keputih. Machmud mengatakan agenda tersebut akan dikoordinasikan terlebih dahulu bersama anggota komisi lainnya.