Polemik Pemeriksaan Haid Siswi di Surabaya, DPRD: Buatkan Aturan Tertulis
Pemerintahan Wiyata Kamis, 19 Nov 2026 14:38 WIBjatimnow.com – Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera menerbitkan regulasi tertulis terkait tata cara pembinaan kedisiplinan ibadah di sekolah.
Aturan tersebut diperlukan untuk memastikan pembentukan karakter siswa berjalan tanpa melanggar hak anak dan privasi peserta didik.
Hal ini merespons polemik pemeriksaan fisik menstruasi terhadap siswi SMP Negeri 21 Surabaya yang mencuat baru-baru ini.
Ajeng mengapresiasi respons cepat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Dinas Pendidikan (Dispendik) yang langsung mengevaluasi mekanisme pengawasan tersebut.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya ini juga mendukung langkah Kepala Dispendik Surabaya Febrina Kusumawati yang mengganti metode pemeriksaan dengan melibatkan peran aktif orang tua dalam memantau siklus menstruasi anak.
"Niat guru sebenarnya baik untuk melatih kejujuran murid, tetapi alangkah baiknya dibuatkan aturan tertulis terkait pembinaan moral yang diiringi edukasi kesehatan reproduksi dengan melibatkan partisipasi aktif wali murid," ujar Ajeng, Kamis (19/11/2026).
Menurut Ajeng, sinergi antara pihak sekolah dan keluarga melalui pencatatan siklus haid oleh wali murid jauh lebih efektif dan beradab dibandingkan pemeriksaan fisik di sekolah yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan maupun trauma bagi siswi.
"Kami mengapresiasi langkah cepat Pak Eri dan Dispendik agar kekeliruan di lapangan segera diperbaiki melalui aturan yang jelas. Solusi Bu Febri dengan melibatkan peran orang tua dalam pencatatan siklus haid siswi juga sudah sangat tepat, karena berkaitan langsung dengan kewajiban ibadah di sekolah serta upaya menanamkan nilai moral dan ketuhanan sesuai Pancasila," jelas Ajeng.
Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah seorang siswi SMP Negeri 21 Surabaya melapor ke kanal pengaduan Lapor Cak Eri.
Siswi tersebut mengeluhkan prosedur pemeriksaan yang berlangsung sejak Jumat (30/10/2026), di mana siswi yang berhalangan melaksanakan salat diminta mengangkat rok dan menurunkan celana dalam untuk membuktikan keberadaan pembalut serta bercak darah.