Praktisi Hukum Mulyadi: Koruptor Tak Bisa Lagi Sembunyikan Harta di Keluarga
Politik Jumat, 20 Nov 2026 16:53 WIBjatimnow.com – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dinilai menjadi titik balik pemberantasan kejahatan finansial di Indonesia.
Regulasi ini melengkapi jerat hukuman bagi koruptor yang dalam kondisi tertentu bahkan dapat diancam pidana mati sesuai Pasal 4 ayat (2) dengan menyasar langsung harta kekayaan hasil kejahatan untuk memulihkan kerugian negara dan korban.
Praktisi hukum Mulyadi menilai kehadiran undang-undang ini sangat krusial untuk memperkuat sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana di tanah air. Menurutnya, selama ini penegak hukum kerap terbentur proses peradilan yang panjang untuk menyita aset kejahatan.
"Terobosan terbesar dalam regulasi ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana atau tanpa menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). Ini adalah pukulan telak bagi para koruptor maupun pelaku kejahatan berdampak besar lainnya, seperti narkotika, terorisme, penipuan, penggelapan, hingga investasi bodong," ujar Mulyadi, Jumat (20/11/2026).
Mulyadi menjelaskan, modus klasik para koruptor adalah menyamarkan aset dengan mengalihkannya kepada kerabat atau pihak ketiga. Namun, celah tersebut kini ditutup rapat melalui Pasal 5 ayat (1).
"Meskipun aset disembunyikan, dialihkan kepada anak, saudara, atau diatasnamakan orang lain, negara tetap bisa merampasnya sepanjang penegak hukum mampu membuktikannya. Adapun nilai aset yang bisa dirampas minimal Rp1 miliar, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2)," paparnya.
Koridor Hukum dan Perlindungan Pelapor
Meski memberi kewenangan progresif bagi negara, Mulyadi menegaskan bahwa undang-undang ini tetap menjaga prinsip kehati-hatian agar tidak sewenang-wenang. Merujuk Pasal 10, perampasan aset tanpa putusan pidana hanya dapat dieksekusi jika pelaku melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dunia, atau sakit permanen.
"Negara juga tetap membuka ruang keadilan. Bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan atau keberatan atas penyitaan aset tersebut, undang-undang menjamin hak mereka untuk melakukan upaya hukum pembuktian," tambah Mulyadi.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi adanya jaminan imunitas hukum bagi masyarakat yang berani melapor. Setiap orang yang memberikan data dan informasi kepada penyidik dipastikan tidak dapat digugat secara perdata maupun dipidana.
Terkait implementasinya, Mulyadi mengingatkan bahwa undang-undang ini menganut asas tidak berlaku surut dan baru akan efektif diterapkan pada November 2027.
"Masa transisi hingga November 2027 ini harus dimanfaatkan maksimal oleh aparat penegak hukum untuk menyamakan persepsi dan menyiapkan infrastruktur teknis, sehingga saat berlaku nanti, pemulihan kerugian korban dan negara bisa berjalan efektif," pungkasnya.