jatimnow.com - Peredaran uang palsu (Upal) di wilayah kerja perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang ternyata masih cukup tinggi jika mengacu data di periode yang sama pada tahun 2018.
Kepala Tim Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, Layanan dan Administrasi Bank Indonesia Malang Rini Mustikaningsih, mengatakan di dua bulan pertama 2019 sudah ditemukan uang palsu.
Baca juga: Optimisme Tinggi Industri Kripto Indonesia Sambut Pemerintah Baru
"Terakhir ini kita temukan di Pasuruan, saat ini petugas kita sedang berada di Pasuruan untuk dimintai keterangan saksi apakah uang ini asli atau palsu oleh Satreskrim Polres Pasuruan," ujar Rini ditemui di ruangan nya, Selasa (5/3/2019).
Rini menambahkan dari laporan yang masuk, sepanjang tahun 2018 terdapat temuan 7.827 lembar uang palsu dengan pecahan mulai Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu yang terbanyak hingga ada pecahan Rp 20 ribu, dari uang keluaran berbagai emisi.
"Di tahun 2019 saja bulan Februari ada 656 lembar uang palsu, di bulan yang sama 2018 ada 441 lembar uang palsu. Kalau di bulan Januari 2019 lalu ada 589 lembar, sedangkan di Januari 2018 dilaporkan ada 592 lembar. Total di 2018 ada 7.827 lembar uang palsu, itu tidak disebutkan nominalnya karena uang palsu tidak bisa disebut nominal," terang Rini kembali.
Pihaknya bersama bank-bank umum di wilayah kerja Bank Indonesia Malang juga telah melakukan sistem input online terkait jumlah uang yang diragukan keasliannya yang ditemukan.
"Jadi kita punya sistem namanya BI CAC (Bank Indonesia Cunterfeit Analysis Center) untuk meng-input temuan uang yang diragukan keasliannya dari bank-bank, tapi nanti bank itu masih perlu menyerahkan fisik uang tersebut ke kita," lanjutnya.
Guna mengantisipasi peredaran uang palsu di daerah-daerah terutama di tahun politik, ia terus mendorong sosialisasi 3 D yang dilakukan oleh bank - bank kepada masyarakat.
"Kita terus sosialisasikan, tapi kita minta masyarakat juga berhati-hati, apalagi ini katanya tahun politik," tutupnya.
Sebagai informasi Bank Indonesia perwakilan Malang membawahi beberapa daerah kerja yakni kota dan Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Lumajang, serta kota dan Kabupaten Probolinggo.
Baca juga: Kenaikan PPN 12 Persen: Tingkatkan Pendapatan Negara atau Beban Rakyat?