jatimnow.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya mengancm keder-kadernya yang terpilih duduk di DPRD Surabaya untuk tidak membolos. Bagi yang suka membolos akan diganti. Selain itu, kader PSI juga diminta nge-vlog saat kunker.
"Absennya maksimal 10 persen per bulan. Kalau tanpa izin/surat dokter lebih dari itu ya akan diganti (pergantian antar-wakt/PAW)," kata Sekretaris DPD PSI Surabaya William Wirakusuma, Selasa (14/5/2019).
Merujuk hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 di KPU Kota Surabaya, PSI mendapatkan suara partai politik dan caleg di lima Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Surabaya sebesar 90.758 suara.
Baca juga: 18 Incumbent DPRD Bojonegoro Berpotensi Ambyar di Pileg 2024
Dengan perincian Dapil 1 mendapatkan 18.189 suara, Dapil 2 mendapatkan 11.342 suara, Dapil 3 mendapatkan 29.659 suara, Dapil 4 mendapatkan 13.742 suara dan Dapil 5 mendapatkan 17.826 suara.
Empat caleg yang diperkirakan lolos yakni Alfian Limardi dari Dapil 1 mendapat 2.964 suara, William Wirakusuma dari Dapil 3 mendapat 5.142 suara, Tjutjuk Supariono/Khendy Ferary dari Dapil 4 yang masing-masing mendapatkan 2.502 suara dan Josiah Michael dari dapil 5 mendapatkan 3.883 suara.
William menjelaskan bahwa yang dimaksud absensi maksimal 10 persen perbulan tersebut yakni anggota dewan yang diberi batas toleransi tidak masuk kerja selama 3 hari dalam sebulan.
Namun, lanjut dia, jika melebihi batas yang ditentukan maka partai akan memproses PAW.
Selain itu, lanjut dia, dalam setiap hari, anggota dewan harus melaporkan kinerja melalui Aplikasi Solidaritas yang telah diluncurkan beberapa waktu lalu.
Aplikasi yang bisa diunduh melalui ponsel pintar tersebut berfungsi memantau kinerja anggota DPRD Surabaya dari PSI.
Baca juga: Video: Aksi Protes Warnai Penghitungan Suara Ulang Pileg di Trenggalek
Lewat aplikasi ini, lanjut dia, anggota parlemen dari PSI diwajibkan melaporkan tugas dan kegiatan kedewanan mereka.
Bahkan masyarakat juga bisa memberikan penilaian berupa bintang kepada para anggota dewan. Penilaian itu selanjutnya menjadi bahan evaluasi partai.
"Masyarakat bisa menilai kinerjanya. Kalau penilaian masyarakat jelek langsung dievaluasi dan kalau bener jelek ya harus diganti," kata William.
Saat ditanya apakah itu semua merupakan instruksi langsung dari DPP PSI, Wiliam mengatakan bahwa ada surat pernyataan tertulis, PAW anggota dewan bisa dilakukan dengan berdasarkan kinerja dan kehadiran termasuk di dalamnya.
Baca juga: Penghitungan Suara Ulang Pileg DPRD Trenggalek Diwarnai Aksi Protes
"Laporan kinerja harian juga harus lewat vlog/live streaming. Jadi kalau kunjungan kerja (kunker) harus laporan vlog atau live streaming," katanya.
Begitu juga saat ditanya apakah semua anggota dewan harus masuk kerja mengingat tidak setiap hari ada kegiatan di gedung DPRD Surabaya, William mengatakan anggota dewan dari PSI tetap harus ke dewan.
Menurut dia, banyak yang bisa dilakukan anggota dewan dari PSI jika tidak ada kegiatan di gedung DPRD Surabaya seperti halnya membaca perda, rancangan perda, perwali atau peraturan perundang-undangan lainnya.
"Bisa juga terima keluhan dari masyarakat. Kalau tidak ke dewan ya turun ke masyarakat. Selama lima tahun ke depan, kami akan konsisten menerapkan aturan itu," ujarnya.