jatimnow.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius menanggapi adanya pegawai di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terpapar radikalisme. Ia berpendapat, penganut radikalisme tidak hanya ada di BUMN saja, tetapi juga di tempat lain.
"Jangankan BUMN, semuanya ada. Polisi saja ada kok (terpapar radikalisme), polwan. Saya (sudah) ngomong sama Polri," ujar Suhardi usai menemui Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Suhardi menyebut, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar radikalisme di setiap kementerian atau lembaga negara berbeda-beda. Namun, dia memastikan radikalisme sudah menjangkit di semua lini.
Baca juga: Dewan Pers Gandeng BNPT Godok SOP Peliputan Terorisme
"Artinya, tugas kita sekarang mereduksi itu," ujarnya.
Oleh karena itu, Suhardi telah diminta untuk memberikan masukan kepada pegawai BUMN tentang bahaya radikalisme. Ia telah berceramah di hadapan seratusan CEO mengenai bahaya radikalisme.
"Saya sudah memberikan ceramah permintaan menteri BUMN yang lama, 184 CEO-nya saya berikan masalah resonansi kebangsaan dan juga bahaya-bahaya dan pencegahannya. Jadi ada treatment-treatment khusus ketika kita melihat ada anggota kita yang mungkin 'agak lain'. Artinya, yang sekarang bagaimana yang sudah ada dan bagaimana untuk rekrutmen ke depannya," jelas Suhardi.
Baca juga: Kepala BNPT Sebut Penganut Paham Radikal Gencar Ciptakan Propaganda di Medsos
BNPT sudah melakukan pemetaan terhadap semua pihak yang terjangkit paham radikal. Bahkan, dia menyebut ada jurnalis yang juga terjangkit paham radikal.
"Semua kita punya petanya, semuanya jangan bilang tidak ada. Emang tidak ada jurnalis (terpapar radikalisme)? Mau saya buka siapa yang suka besuk-besuk di tempat itu?" ungkap Suhardi.
Baca juga: Usut Aliran Dana ACT, BNPT Lakukan Kerjasama Internasional
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama jatimnow.com dengan Republika.co.id. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab Republika.co.id