jatimnow.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi bersama 206 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) se Indonesia di Banyuwangi.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fathoni mengatakan, rapat koordinasi (rakor) ini untuk meningkatkan kemampuan dan sharing informasi penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual instansi pemerintahan.
Sistem akuntansi berbasis akrual adalah pelaporan keuangan pada saat transaksi terjadi meskipun belum ada kas yang diterima atau dikeluarkan.
Baca juga: Tiga Pejabat Teras Pemkab Bojonegoro Diperiksa Kejari, Ada Kasus Apa?
"Forum ini sebagai ajang sharing pelaksanaan sistem akrual dan peraturan lainnya yang saling terkait. Karena ada daerah yang baru melaksanakan basis akrual, tapi ada yang sudah lama menerapkan," terang Agus, Jumat (22/11/2019).
Menurut Agus, Banyuwangi telah sejak 2014 menerapkan basis akrual dalam sistemnya. Penerapan sistem ini menjadi penyokong diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 7 tahun berturut-turut.
Baca juga: Korban Diduga Bunuh Diri di Tulungagung Ternyata Mahasiswi UNS
"Selama ini kan laporan keuangan Banyuwangi sudah meraih opini WTP berulang kali dan ini salah satunya ditunjang penggunaan sistem berbasis akrual. Kami berharap, para peserta rakor bisa belajar proses itu," ujar Agus.
Agus menilai pelaksanaan rakor di Banyuwangi memiliki nilai plus tersendiri. Sebab para peserta bisa melihat langsung beragam inovasi yang telah dikembangkan di Bumi Blambangan ini.
"Banyuwangi ini sekarang sedang hangat diperbincangkan karena ragam inovasi daerahnya. Mereka yang hadir bisa langsung melihat best practice berbagai inovasi yang dikembangkan untuk bisa dibawa dan ditiru ke daerahnya. Seperti layanan mal pelayanan publik. Jelas ini akan menambah wawasan kami," tambah Agus.
Baca juga: Lelang Kendaraan Dinas, Pemkab Tulungagung Hanya Sisakan 3 Unit Mobil
Pada rakor yang dimulai sejak Kamis (21/11/2019) tersebut, para peserta juga diajak mengunjungi pusat infomasi pemerintahan di Lounge Pelayanan Publik serta Mal Pelayanan Publik yang melayani 199 pengurusan dokumen atau perizinan.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan apresiasinya kepada Kemendagri yang telah menggelar rakor di Banyuwangi.
"Ini adalah bentuk dukungan positif dari pusat kepada daerah. Bagi kami, digelarnya berbagai pertemuan di Banyuwangi oleh pemerintah pusat ini akan memacu daerah untuk terus berbenah dan berinovasi. Kami terus mendorong Banyuwangi menjadi tujuan wisata MICE dan terus perbaiki amenitas Banyuwangi," tandas Bupati Anas.