jatimnow.com - Wakil Ketua Dewan Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membuka catatan keuangan calon kepala daerah maupun pejabat di tingkat nasional.
"Kami mengapresiasi PPATK. Tapi jangan setengah matang, jangan berhenti di tengah jalan. Buka saja seluruhnya dan buka saja seterbuka mungkin. Jangan mengesankan seolah-olah yang lain tidak bermasalah, sementara ternyata yang lain bermasalah," kata Hidayat Nur Wahid di sela Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PKS Jawa Timur di gedung Empire Palace, Jalan Blauran, Surabaya, Minggu (15/12/2019).
Hidayat juga menegaskan, calon kepala daerah maupun pejabat di tingkat nasional dibuka catatan keuangannya. Juga diawasi, apakah calon kepala daerah maupun pejabat nasional itu memiliki rekening bank di negara di luar Indonesia.
Baca juga: Ketika Kripto Terdampak Penutupan Judi Online di Indonesia
"Termasuk juga jangan hanya kepala daerah. Itu juga dilakukan untuk pejabat di tingkat nasional. Apakah mereka kemudian memiliki rekening di negara asing dan ada transaksi yang mencurigakan, lakukan itu," pintanya.
Menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2004-2009 ini, dengan begitu diharapkan upaya pemberantasan korupsi bisa maksimal.
Baca juga: PKS dan PPP Bentuk Fraksi Pembangunan Sejahtera DPRD Ponorogo
"Supaya dengan cara itu, maka komitmen memberantas korupsi dilakukan dengan adil, tidak karena framing dan tidak karena 'ingin popularitas'. Tapi betul-betul keseriusan untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi," tambahnya.