jatimnow.com - Integrasi data korporasi nasional semakin dibutuhkan untuk memangkas birokrasi, meningkatkan transparansi pengawasan keuangan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.
Besarnya kebutuhan itu terlihat dari pemanfaatan data administrasi hukum milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum.
Hingga Oktober 2026, data tersebut telah diakses sebanyak 51.120.480 kali oleh berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait.
Jumlah akses terus meningkat dalam empat tahun terakhir. Tercatat 7,8 juta transaksi pada 2023, kemudian 5,3 juta pada 2024, melonjak menjadi 17,2 juta pada 2025, dan mencapai 20,7 juta hingga Oktober 2026.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, menilai tingginya angka pemanfaatan itu menunjukkan peran data administrasi hukum yang semakin luas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, menurut dia, keberhasilan integrasi tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah akses, melainkan manfaatnya bagi peningkatan kualitas pelayanan.
“Angka ini menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan data administrasi hukum oleh berbagai instansi. Namun, yang terpenting bukan sekadar jumlah transaksi, melainkan bagaimana data tersebut mampu mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, akurat, dan terpercaya,” kata Widodo.
Data korporasi kini tidak lagi sebatas arsip pendirian badan usaha. Informasi mengenai identitas dan status hukum perusahaan telah menjadi salah satu rujukan penting bagi instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan.
Pemanfaatannya mencakup berbagai sektor, mulai dari administrasi perpajakan, perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), pengadaan barang dan jasa pemerintah, hingga pengawasan transaksi keuangan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Melalui pertukaran data antarsistem, setiap instansi dapat mengakses informasi korporasi sesuai kewenangannya tanpa harus meminta masyarakat maupun pelaku usaha menyerahkan dokumen yang sama berulang kali.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, integrasi data menjadi salah satu langkah untuk menyederhanakan pelayanan sekaligus mengurangi beban administrasi masyarakat dan dunia usaha.
“Masyarakat dan pelaku usaha tidak seharusnya berulang kali menyampaikan data yang sama kepada berbagai instansi. Melalui integrasi, informasi yang sudah tercatat dan terverifikasi dapat dimanfaatkan sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Pelayanan harus semakin mudah, cepat, dan memberikan kepastian hukum,” ujar Supratman.
Hingga saat ini, Ditjen AHU telah menjalin kerja sama dan mengintegrasikan data dengan sekitar 35 kementerian/lembaga serta BUMN. Selain itu, terdapat 14 instansi lain yang masih dalam proses penyelesaian perjanjian kerja sama.
Di balik kemudahan yang ditawarkan, integrasi data korporasi juga menghadirkan tantangan, terutama menyangkut akurasi, pembaruan informasi, dan keamanan sistem.
Semakin banyak instansi yang terhubung, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk memastikan informasi yang dipertukarkan tetap valid dan terlindungi. Kesalahan data pada satu sistem berpotensi merembet ke proses pelayanan di lembaga lain.
Pengaturan hak akses juga perlu mendapat perhatian. Setiap instansi harus menggunakan informasi sesuai kewenangannya agar pertukaran data tidak membuka peluang penyalahgunaan maupun kebocoran informasi.
Di sisi lain, keterhubungan data korporasi dapat memperkuat transparansi kepemilikan perusahaan. Informasi yang bisa diverifikasi lintas instansi membantu pemerintah menelusuri aktivitas badan usaha, termasuk mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mencegah badan usaha dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana keuangan maupun korupsi.
Karena itu, keberhasilan integrasi data nasional tidak cukup dinilai dari jumlah instansi yang terhubung atau tingginya frekuensi akses. Pemerintah juga perlu memastikan kualitas informasi, keandalan sistem keamanan, serta manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.
Dengan basis data yang semakin terhubung, informasi korporasi diharapkan mampu menjadi fondasi pelayanan publik yang lebih sederhana, pengawasan yang transparan, dan iklim usaha yang memberikan kepastian hukum.