jatimnow.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik berangkatkan mobil ampfibi ke Kecamatan Benjeng yang terendam banjir.
Mobil amfibi bermesin 2600 cc milik BPBD Gresik bermerek Triton didesain untuk bergerak di daerah banjir meskipun kedalamannya air mencapai 1,2 meter dan dapat melaju di area berlumpur.
Baca juga: 11 Desa di Kecamatan Benjeng dan Balongpanggang Gresik Terendam Banjir
Baca juga: Sumur Air Bercampur Gas Muncul di Sampang, Polisi Beri Warning
Mobil yang dapat digunakan untuk mengevakuasi korban sampai 9 orang ini dilengkapi dengan berbagai sarana. Diantaranya APAR, alat selam, pelampung dan gergaji mesin.
"Saya perintahkan kepada BPBD Gresik untuk mengirimkan sarana prasarananya agar apabila terjadi banjir kembali dapat memberikan bantuan optimal ke masyarakat. Sehingga dampak banjir ini tidak banyak merugikan masyarakat," kata Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, Jumat (3/1/2019).
Dusun Ngablak, Desa Kedungrukem merupakan wilayah terdampak banjir yang cukup parah. Saat itu banjir kiriman menggenangi beberapa wilayah Kecamatan Balongpanggang dan Benjeng.
Baca juga: 10 Kecamatan di Banyuwangi Berpotensi Kekeringan, BPBD Lakukan Langkah Ini
Di wilayah Desa Kedungrukem, Kecamatan Benjeng ada puluhan sawah dan ratusan rumah yang kemasukan air hingga 20 sentimeter. Pemkab Gresik bersama Forkopimda mendirikan posko di beberapa tempat.
Bupati berharap warga desa yang tidak terdampak agar juga membantu untuk meringankan masyarakat terdampak banjir.
"Tolong camat, apabila terjadi banjir agar mengkoordinir bantuan terutama pelaksanaan dapur umum. Dapur umum agar didirikan pada desa yang tidak terdampak. Pemerintah kecamatan dan muspika agar membantu pendistribusiannya. Dan BPBD Gresik mengerahkan seluruh sarana dan prasarananya," pintanya.
Baca juga: Gotong Royong Pulihkan Dampak Amukan Mitos Naga Gaib Semeru
Terkait keinginan masyarakat untuk menormalisasi aliran Kali Lamong dan pembuatan waduk, Bupati Sambari mengatakan bahwa program tersebut merupakan program Pemerintah Pusat.
"Meski kami punya dana, tapi kami tidak berwenang untuk melaksanakan program normalisasi sungai dan pembangunan waduk Kali Lamong," terangnya.