jatimnow.com - Masa depan kebijakan fiskal Indonesia menjadi perhatian dalam diskusi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Ahmad Nawardi bersama Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur Bidang Ekonomi di Surabaya, Minggu (15/11/2026). Pertemuan itu membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari pengelolaan APBN, utang negara, hingga keberpihakan anggaran terhadap masyarakat kecil.
Diskusi tersebut juga menjadi ruang bagi kader PMII untuk memahami sekaligus mengambil peran dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.
Sebab, kebijakan fiskal tidak hanya berkaitan dengan angka dan laporan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Fiskal itu bukan sekadar angka. Di balik APBN ada nasib petani, buruh, mahasiswa, dan UMKM. Anak muda harus berani ikut menentukan arahnya,” ujar Aa Nawardi.
Sekretaris Bidang Ekonomi PKC PMII Jawa Timur, Eko Rudi Rangkutih, mengatakan Bidang Ekonomi memiliki tanggung jawab lebih luas daripada sekadar mengawasi dan mengadvokasi kebijakan pemerintah.
Menurutnya, organisasi juga harus mampu membuka ruang bagi kader yang ingin terjun langsung ke sektor ekonomi. Dengan begitu, kader PMII tidak hanya memiliki kemampuan mengkritisi kebijakan, tetapi juga bisa menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.
“PKC PMII Jawa Timur memiliki Bidang Ekonomi yang tidak hanya mengawal dan mengadvokasi kebijakan, tetapi juga memfasilitasi para kader yang siap terjun di bidang ekonomi. Kami ingin kader PMII tidak hanya kritis terhadap kebijakan, tetapi juga mampu menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan berdaya saing,” kata Rudi
Ia menambahkan, penguatan ekonomi kader PMII di seluruh Jawa Timur menjadi salah satu prioritas yang akan dijalankan secara berkelanjutan.
Program yang disiapkan mencakup pendampingan wirausaha, peningkatan literasi ekonomi dan fiskal, hingga perluasan jejaring kemitraan dengan pelaku usaha serta pemangku kebijakan.
Baca juga:
Pekerja Proyek Dikeroyok di Kawasan PIER, PMII Desak Polda Jatim Tindak Tegas
“Pengawalan ekonomi kader PMII se-Jawa Timur menjadi prioritas kami. Kami ingin memastikan kader di seluruh cabang tidak hanya melek wacana, tetapi juga kuat secara ekonomi dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi lingkungannya,” tambahnya.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu ekonomi turut menjadi perhatian. Salah satunya adalah kemandirian fiskal daerah, terutama upaya mendorong Jawa Timur agar tidak terus bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Penguatan ekonomi kerakyatan juga masuk dalam pembahasan, khususnya melalui pengembangan UMKM, koperasi, dan ekonomi pesantren.
Selain itu, transparansi pengelolaan APBN dan APBD dinilai perlu diperkuat agar masyarakat lebih mudah memahami sekaligus mengawasi penggunaan anggaran.
Baca juga:
PMII Jatim Sentil Ketimpangan Tata Niaga dan Cukai Tembakau
Tak kalah penting, kader PMII didorong mengambil peran ganda sebagai pengawas kebijakan publik sekaligus pencipta wirausaha baru.
Melalui pertemuan bersama Aa Nawardi, Bidang Ekonomi PKC PMII Jatim berharap kader dapat bergerak melampaui peran sebagai pengamat.
Mereka diharapkan mampu menyusun gagasan, memberikan rekomendasi kebijakan, hingga terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi.
Diskusi ditutup dengan komitmen untuk menindaklanjuti pembahasan melalui kajian rutin, seminar ekonomi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan.
