jatimnow.com - Banyaknya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dari kasus narkoba mendapatkan perhatian banyak pihak. Salah satunya dari anggota komisi III DPR RI yang juga mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono.
Keinginannya membangun Pusat Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Jatim pun mendapat dukungan penuh dari Kakanwil Kemenkumham Jatim, Krismono.
Keinginan Bambang itu disampaikan saat bersilahturahmi ke Kanwil Kemenkumham Jatim pada masa reses anggota DPR RI, Selasa (10/3/2020).
Baca juga: Antisipasi TKA Ilegal, Imigrasi Malang Sidak Empat Perusahaan
Dalam pertemuan yang digelar di ruang kerja kakanwil itu, dihadiri Kadiv Keimigrasian Pria Wibawa, Kadiv Pemasyarakatan Pargiyono dan Kadiv Yankumham Hajerati terlibat dalam forum tersebut.
Bambang yang masuk dalam Panitia Kerja Bidang Narkotika di DPR mengaku prihatin dengan kondisi di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan). Menurutnya, perlu adanya pendekatan baru dalam penanganan kasus narkoba.
"Kalau dengan pengedar atau bandar kita boleh represif, tapi jika dengan pengguna akan lebih baik jika rehabilitasi," terangnya.
Baca juga: Kemenkumham Jatim Terapkan Layanan One Stop Service untuk CJH 2024
Rehabilitasi yang dilakukan, lanjut Bambang juga harus menyeluruh. Tidak hanya pendekatan medis, tetapi juga pendekatan sosial. Untuk itu, perlu adanya pusat rehabilitasi yang representatif.
"Jangan semuanya dimasukkan lapas, kan jadi semakin sesak," harapnya.
Kakanwil Krismono mengatakan pihaknya mendukung program tersebut. Karena saat ini, dari 13.310 WBP kasus narkoba, lebih dari separuhnya 'hanya' berstatus sebagai pengguna (6886).
Baca juga: Dirjen PP Dorong Daerah Ciptakan Peraturan Berkualitas Melalui Pengharmonisasian
"Jika program ini berjalan, maka akan sangat membantu kami mengurangi overkapasitas di dalam lapas maupun rutan," tuturnya.
Saat ini masalah over kapasitas di Jatim mencapai titik tertinggi. Dari kapasitas yang hanya 12.846, saat ini 39 lapas atau rutan di Jatim diisi 29.438 orang WBP atau mengalami overkapasitas sebesar 129 persen.
"Jika penghuni berkurang, otomatis akan mengurangi pengeluaran kami dalam pengadaan bahan makanan yang selama ini selalu habis sebelum tahun berakhir," urainya.