jatimnow.com - Untuk memaksimalkan potensi Dana Desa (DD), Biro Hukum Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) membedah Permendesa nomor 19 tahun 2017 di Hotel Illira, Banyuwangi.
Permendesa tersebut mengatur tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018 dalam bentuk workshop secara berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Kabiro Hukum Oraganisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kemendesa, Dr Undang Mugopa mengatakan, melalui workshop yang melibatkan para Camat, perwakilan desa, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pendamping desa di Banyuwangi diharapkan dapat mengawal implementasi pengalokasian DD.
Baca juga: 352 Pedagang Pasar Banyuwangi Direlokasi
"Penting dalam arti untuk penggunaan dana desa supaya tidak ada penyimpangan baik disengaja maupun tidak oleh pihak kepala desa. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai pimpinan (desa) dapat turut mengawasi," papar Mogopa di Ballroom Illira hotel, Selasa (8/5/2018).
Dalam segi pengawasannya, kata Mugopa, beberapa instansi seperti Kepolisian dan Kejaksaan juga turut dilibatkan apabila ada penyalahgunaan dalam pembiayaan penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
"Dalam segi pengawasan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kita libatkan. Pihak kejaksaan maupun kepolisian serta pihak terkait kita libatkan dalam segi penindakan," ujarnya.
Baca juga: Mengenal Ritual Seblang Olehsari di Banyuwangi, Menari 7 Hari Berturut-turut
Sementara itu, Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesra, Agus Siswanto mengatakan, dari 189 desa se Kabupaten Banyuwangi hanya ada 1 desa yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal yakni Desa Jelun, Kecamatan Licin, Banyuwangi.
"Selebihnya kategori desa maju berjumlah 134 yang di tahun sebelumnya ada 69. Untuk desa berkembang kini sudah ada 54 desa. Tinggal 1 desa saja, bagaimana desa ini bisa berkembang dan mandiri," sebut Agus.
Salah satu kiat Pemkab, lanjut Agus, desa-desa di Banyuwangi memaksimalkan penggunaan jaringan internet berbasis fiber optic untuk mendukung sektor pelayanan publik.
Baca juga: KKP Gelontor Dana Rp22 Miliar Bangun Kampung Nelayan Modern di Banyuwangi
Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga memberikan dorongan kepada masing-masing desa untuk mengangkat potensi daerah setempat untuk mendongkrak perekonomian warga.
"Dengan adanya produk unggulan di setiap desa nantinya akan dapat menjadi simpul ekonomi dan menggerakkan pertumbuhan desa," cetus Agus.
Reporter: Hafiluddin Ahmad
Editor: Arif Ardianto