jatimnow.com - Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksanaan Pengelola Masjid Nasional Al Akbar Surabaya terdapat kejanggalan.
Surat bernomor 451/8127/012/2020 tentang perihal peninjauan kembali himbauan Kaifiat Takbir dan Salat Idul Fitri di Masjid Al Akbar itu isinya tertulis 14 Mei 2018. Surat tersebut sudah direvisi.
Peneliti senior dari Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam meminta pemerintah harus berhati hati untuk membuat policy di level operasional.
Baca juga: Gubernur Khofifah Janji Evaluasi Internal Pemprov Jatim
"Karena itu menyangkut kredibilitas pemerintah soal konsistensi dan ketegasan, juga kredibilitas dan seharusnya mempertimbangkan efek selain teknis isi," ujar Surokim, Selasa (19/5/2020).
"Jika sering berubah begitu akan bisa menggerus kredibilitas dan trust pada pemerintah dan pada gilirannya akan mematik ketidakpatuhan," tambahnya.
Peneliti Senior Surabaya Survei Center (SSC), Surokim Abdussalam
Baca juga: After Before Surat Sekdaprov Jatim Soal Salat Id di Masjid Al Akbar
Surokim yang juga Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini menegaskan, trust atau kepercayaan publik itu tumbuh jika pemerintah bisa konsisten dalam membuat policy atau kebijakan publik tidak berubah-rubah, apalagi dalam tempo pendek atau singkat.
"Jika trial error dan kemudian koreksi perubahan itu sering maka publik akan menganggap pemerintah tidak kapabel dan itu pada gilirannya akan menggerus trust publik kepada pemerintah," ujarnya.
Ia menilai, Pemrov Jatim harusnya selektif dan lebih berhati-hati karena dalam era pandemi ini semua akan jadi sensitif.
"Sehingga prinsip kehati-hatian menjadi penting dan kembali mengingatkan semua penyelenggara yang terkait penanganan Covid 19 itu mempertimbangkan dan menghitung dampak atau efek di samping akurasi dan clarity," katanya.
Baca juga: Di Balik Terbitnya Surat Izin Salat Idul Fitri di Masjid Al Akbar
"Sehingga policy operasional menjadi kredibel dan bisa meningkatkan trust pd pemerintah," tambahnya.
Sekdaprov Heru Tjhajono minta lebih memahami konteks pendemi Covid-19 yang menuntut kehati-hatian ekstra.
"Jangan sampai terulang kembali hal begini dikemudian hari. Sekali lagi perlu dihitung dan dicermati dalam pembuatan policy operasional," jelasnya.