jatimnow.com - Ketua Gerakan Rakyat Surabaya (GRS) Mat Moechtar meminta agar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tidak saling menyalahkan.
"Menurut saya untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, jangan terlalu menonjolkan egonya masing-masing. Nggak boleh menonjolkan ego masing-masing," kata Mat Moechtar, Minggu (31/5/2020).
Mat Moecthar yang pernah menjadi Ketua Relawan Risma sejak Tahun 2010 ini meminta kepala daerah harus sadar dan saling mengerti tentang musibah.
Baca juga: Muncul Lagi Subvarian Omicron Baru BA.2.75
"Semuanya harus saling mengerti dan sadar bahwa ini musibah. Musibah nggak bisa saling menyalahkan. Kalau saling menyalahkan nggak ada penyelesaiannya," ujarnya.
"Mari harus maksimal bekerja melayani masyarakat. Jangan setengah-setengah kalau menangani pagebluk (pendemi) Virus Corona ini. Bu Risma harus maksimal. Bu Khofifah harus maksimal. Semuanya maksimal dan harus bersatu, gotong royong. Saya yakin Corona ini cepat berlalu," jelasnya.
Mat Moechtar yang juga tokoh pendukung PDI Perjuangan (PDIP) dari Surabaya utara ini meminta kepada masyarakat untuk mentaati peraturan pemerintah terkait protokol kesehatan Covid-19.
"Pakai masker, jaga jarak, jangan keluar rumah kalau nggak ada yang sangat penting. Masyarakat harus menyadari itu. Kasihan pemerintah. Kasihan menterinya. Kasihan gubernurnya. Kasihan wali kotanya. Kasihan bupatinya. Kasihan dokternya. Kasihan perawatnya, kasihan keluarganya," tuturnya.
"Saya rasa kalau masyarakatnya mengerti dan pemimpinannya betul-betul maksimal membela rakyat, saya yakin Corona akan berakhir," tegas Mat Moechtar.
Melihat perkembangan terkahir ini, Mat Moechtar meminta Wali Kota Risma harus menyadari bahwa Gubernur adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Wali kota atau bupati harus berkoordinasi dengan gubernur, tidak boleh langsung berhubungan ke pusat.
"Bu Risma harus koordinasi dengan bu gubernur. Bu Risma harus menyadarinya, nggak bisa ujug-ujug (tiba-tiba) ke Jakarta. Gubernur itu kepalanya kepala daerah, kepalanya bupati wali kota," tegasnya.
"Mau nggak mau Bu Khofifah harus dilapori, diajak musyawarah, karena gubernur kepanjangan tangan pemerintah pusat, kepanjangan tangan dari presiden," tambahnya.
Tokoh Madura ini juga meminta Wali Kota Risma memiliki mengedepankan adat ketimuran.
Baca juga: Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Naik Hingga 620 Persen
"Harus saling menghargai saling menghormati. Kalau pemimpinnya nggak akur, nggak tahu etika, rakyatnya nanti bisa menjadi rakyat bar bar," ujarnya.
Dia menyakini masyarakat sadar dan tahu apa yang dikerjakan gubernur, wali kota dan bupati.
"Mari tunjukan kepada masyarakat bahwa jabatan yang diembannya dapat dijalankan dengan amanah," kata Mat Moechtar sembari menilai bahwa Wali Kota Risma gagal menekan penyebaran Covid-19 di Kota Pahlawan.
Dia berharap ketika sudah tidak menjabat lagi sebagai gubernur, wali kota, bupati masyarakat tetap mengenangnya dengan kebaikannya, keikhlasannya melayani masyarakat.
"Di tengah pandemi seperti ini masyarakat perlu suport, perlu pengayoman dari pemimpinannya, kok malah pimpinannya seperti itu," ujarnya.
Mat Moechtar juga berharap agar Wali Kota Risma menanggalkan egois dan tidak mengumbar kemarahannya.
Baca juga: Ini Penjelasan Pakar Virologi Mengenai Virus Corona Varian Lambda
"Tolong lah Bu Risma, jangan terlalu egois. Jangan sedikit-sedikit marah," harapnya.
Mat Moechtar menginginkan Wali Kota Risma untuk berbenah diri menjadi wakil rakyatnya, bukan sebagai petugas partai. Bisa mengayomi semua elemen masyarakat.
"Masak tanya ke Pak Pramono, tanya ke Mbak Puan. Nggak boleh seperti itu. Puan itu bukan orang Surabaya. Bu Risma itu wakilnya seluruh rakyat Surabaya," ungkapnya.
Risma sudah dua periode menjabat sebagai Wali Kota Surabaya dan akan berakhir masanya pada Februari 2021.
"Saran saya untuk Bu Risma, tolong dibenahi lah. Di saat mau habis jabatannya, jangan semua orang dimarahi. Mari tunjukkan bahwa Bu Risma itu santun," sambung Mat Moechtar.
"Katanya Bu Risma wali kota terbaik dunia, tapi kalau bisa terbaik dunia dan akhirat. Jangan hanya mau turun untuk pencitraan saja. Sudahilah pencitraan, laksanakan tugas seikhlasnya untuk rakyat. Kalau sudah tidak jadi wali kota akan kembali ke rakyat," jelasnya.