jatimnow.com - Ketua DPW PKB Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar menginstruksikan kepada anggota Fraksi PKB DPRD Surabaya dan kader lainnya tidak menjadi EO (Event organizer). Namun harus all out memenangkan Machfud Arifin sebagai Wali Kota Surabaya.
Jika tidak, sanksi sudah disiapkan bagi kader yang mbalelo, tidak mentaati keputusan partai. Diantaranya, akan mem-PAW (pergantian antar waktu) di DPRD hingga dicopot dari kader PKB.
"Pertama, sebagai kewenangan saya memberikan instruksi, saya minta PKB jangan menjadi EO, tapi menjadi partai politik yang betul-betul menggerakan seluruh konstituennya termasuk fraksi-fraksi anggota PKB harus lebih masif lagi, karena waktunya sudah pendek," ujar Abdul Halim Iskandar usai silaturahmi bersama kiai sepuh KH Anwar Iskandar dan KH Mutawakil Allallah di kediaman Machfud Arifin, Minggu (19/7/2020).
Baca juga: Machfud Arifin Ikhlas dan Doakan Eri Cahyadi-Armudji
Halim yang juga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini menegaskan, bagi anggota fraksi PKB DPRD Surabaya maupun kader PKB yang tidak menjalankan instruksi partai untuk memenangkan Machfud Arifin di Pilwali Surabaya, maka sanksi siap menantinya.
"Pasti lah. Kalau anggota fraksi langsung PAW. Karena ini sudah keputusan partai," tegasnya.
Sanksi itu berupa mulai teguran hingga PAW bagi anggota DPRD Surabay dari fraksi PKB.
"Karena keputusan partai sudah keluar, otomatis seluruh kekuatan PKB harus total. Ketika tidak maksimal ya kita tegur. Ketika ditegur tidak berubah ya kita kasih peringatan. Ketika tidak berubah, ya kita tawarin, mau lanjut atau nggak sebagai kader partai," jelasnya.
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sayangkan Dana Kampanye Erji Nol Rupiah Tak Ditindak
Sementara itu, Machfud Arifin cawali Surabaya yang diusung koalisi 8 partai, PKB, PAN, Gerindra, Demokrat, PPP, NasDem, Golkar, PKS ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh partai, termasuk PKB yang komit untuk bersama-sama memenangkan Pilwali Surabaya 9 Desember 2020 nanti.
"Tentunya saya berterima kasih. Konsekuensi mengusung itu bukan hanya sekedar mengusung, mengantarkan untuk memenuhi syarat kursi. Tetapi konsekuensi bagaimana memenangkan calon yang diusung," katanya.
"Harapan saya juga partai-partai sama. Seperti hanya di kepolisian, kalau aparat keamanan memberikan izin suatu kegiatan keramaian warga, konsekuensinya juga harus diamankan. Jangan memberikan izin terus di culno (dilepaskan) itu nggak boleh," tambah mantan Kapolda Jatim ini.
Machfud mengatakan, 8 partai yang mengusungnya terus berjalan mengantarkannya menyapa konstituen partai.
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sebut Keterlibatan Risma Telah Terungkap dalam Sidang
Ia juga berharap, mesin partai pengusung terus berjalan sehingga harapan untuk memenangkan Pilwali Surabaya 9 Desember 2020 dapat tercapai dan cita-cita mewujudkan Surabaya kotanya maju dan warganya makmur terkabulkan.
"Harapan saya mesin partai terus bergerak semua, itu akan menjadi nilai yang berarti. Sama-sama bahu-membahu menyapa konstituennya, memberikan pemahaman ke konstituennya, untuk pada gilirannya pada 9 Desember 2020 ojok pilih seng liyane (jangan pilih yang lainnya)," terangnya.
"Dengan berangkat dari hati, keinginan partai untuk ada perubahan Surabaya dan Surabaya harus berubah dan harus maju lagi, maju kotane sungguh-sungguh maju, tidak sekedar packaging nya tok, tapi sampai pada pondasi yang benar," jelasnya.