jatimnow.com - Anggota DPR RI, Sri Wahyuni mengapresiasi mitra Komisi V DPR RI yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2019.
Ketiga kementerian itu adalah Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) .
Apresiasi itu disampaikan Sri Wahyuni pada rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar, di Ruang Komisi V DPR RI, Rabu (15/7) lalu.
Baca juga: 13 Kecamatan di Ponorogo ini Masuk Program PISEW 2020
"Selamat atas pencapaian WTP pada tiga kementerian. Namun masih ada temuan-temuan yang kami temukan," ujarnya kepada jatimnow.com, Selasa (21/7/2020).
Menurut anggota DPR dari Fraksi NasDem Dapil Jawa Timur VII itu, opini WTP dapat diterima dengan tidak ada satu temuan pun yang berisiko.
"Komisi V DPR sebagai mitra kerja juga memiliki fungsi budgeting dan controlling. Menurut saya sebagai mitra, juga bertanggung jawab atas opini BPK itu," tegasnya.
Legislator NasDem itu menegaskan Komisi V DPR memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan kementerian maupun lembaga mitra Komisi V DPR.
Baca juga: Video: Ponorogo Canangkan Program Kotaku
Komisi V DPR, lanjutnya, membuka diri dan berharap kementerian terbuka dan bisa berkerja sama terutama komunikasi dijalin dengan lebih intensif lagi.
"Ke depan saya mohon, kementerian agar sebelum merencanakan program kerja marilah duduk bersama kami agar di kemudian hari tidak ada temuan-temuan seperti ini," ungkapnya.
Selain itu, Sri Wahyuni juga memberikan catatan-catatan terhadap tiga kementerian tersebut mengenai program aspirasi di daerah pemilihan, khususnya terkait Kementerian Perhubungan.
"Bahwa tidak ada satu pun program dari kementerian yang bisa kami bawa ke dapil (daerah pemilihan)," ungkap istri dari Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni itu.
Baca juga: Canangkan Program Kotaku, 6 Kelurahan di Ponorogo Mulai Dibangun
Menurutnya, angggota DPR dipilih oleh rakyat. Namun dirinya yang mewakili Dapil Jawa Timur VII mengaku belum membawa satu program pun dari Kementerian Perhubungan ke dapilnya sampai sekarang.
Berbeda dengan Kementerian PUPR, Sri Wahyuni memberikan apresiasi karena dinilai programnya jelas meskipun di tahun 2020 banyak program dipotong untuk penanganan Covid-19.
"Tetapi (semoga) ke depan program bisa kembali normal. Saya harap bisa gerak cepat terutama Jawa Timur saya rasakan agak terlambat seperti proses SK," pungkasnya.