jatimnow.com - Seribu usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di Banyuwangi bakal mendapatkan dukungan platform pembayaran digital DANA untuk mengakselerasi ekonomi dalam rangka pemulihan di masa pandemi Covid-19.
"Saya sudah bertemu CEO DANA, mereka akan mendigitalisasi 1.000 UMKM. Ini akan mengakselerasi kinerja UMKM, ujungnya adalah bagaimana UMKM bisa terus menjadi basis penyerapan tenaga kerja," ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (30/7/2020).
CEO dan Co-Founder DANA, Vincent Iswara, menyatakan siap mendukung Banyuwangi dalam melakukan digitalisasi UMKM. Dia melihat potensi besar UMKM Banyuwangi dalam mendorong perekonomian agar semakin inklusif.
Baca juga: 5 Fakta Bocah 7 Tahun di Banyuwangi Ditemukan Tewas, Diduga Diperkosa
"Langkah kami konkrit, sesuai arahan Menko Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Pandjaitan dengan pembicaraan dengan Bupati Anas, kami akan mendigitalisasi 1.000 UMKM Banyuwangi," ujarnya.
"Jadi kita akan segera action. Dalam waktu dekat," imbuhnya.
Dalam prosesnya, kata dia, DANA mengedukasi terkait pemasaran online kepada 1000 pelaku UMKM Banyuwangi.
Baca juga: ASMOPSS ke-14 Digelar di Banyuwangi, Diikuti 136 Peserta
DANA akan menyiapkan pelatihan-pelatihan mulai dari branding online, digital packaging, pemasaran melalui sosial media, hingga melakukan pembayaran online.
"Kami juga akan memanfaatkan media sosial untuk ikut mengampanyekan inisiatif pemerintah menghadirkan contactless tourism serta berkolaborasi dengan para influencer nasional,” ujar Vincent.
Bupati Anas menambahkan, digitalisasi UMKM ini tidak hanya akan mendongkrak kinerja UMKM, tetapi juga sangat bermanfaat untuk evaluasi perkembangan ekonomi yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca juga: Bazar Kuliner Kampoeng Cungking Banyuwangi Angkat Hidangan Tradisional
“Dari sisi pemerintah, kolaborasi dengan platform digital ini memungkinkan kita untuk memonitor perekonomian masyarakat. Kita jadi tahu daya beli, perilaku pasar, pertumbuhan UMKM, dan sebagainya,” ujarnya.
Sehingga, lanjut Anas, pemerintah daerah bisa mendeteksi, misalnya UMKM-UMKM yang menjalankan sistem digital penjualan UMKM-nya sedang lesu, maka pemerintah bisa melakukan intervensi/program yang lebih tepat untuk menggeliatkannya.