jatimnow.com - Kepolisian tengah mengusut dugaan penghinaan terhadap Habib Lufti bin Yahya dan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang dilaporkan oleh GP Ansor PCNU Bangil, Kabupaten Pasuruan.
Kapolres Pasuruan, AKBP Rofiq Ripto Himawan mengatakan bahwa pelaporan tentang dugaan penghinaan itu sedang diproses oleh Satreskrim dengan tahap awal melakukan penyelidikan.
"Proses penyelidikan sudah berjalan. Ada lima saksi yang kita ambil keterangannya," jelas Rofiq, Jumat (21/8/2020).
Baca juga: GP Ansor Surabaya Pastikan Kader Lolos di Pileg: Perlu Adanya Rumah Toleransi
Menurut Rofiq, Polres Pasuruan juga telah berkomunikasi dengan para ahli, mulai dari ahli bahasa, ahli pidana dan ahli tehnologi dan transaksi elektronik.
"Nanti hasil konstruksinya akan kita jadikan sebagai kesimpulan awal menaikkan status. Bisa atau tidaknya dilakukan proses penyidikan, untuk dinaikkan dari penyelidikan ke proses sidik," tambahnya.
Dalam laporannya, Ansor menyebut bahwa dugaan penghinaan itu dilakukan oleh salah satu jemaah Yayasan Al Hamidy Al Islamiyah, Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan yang mereka geruduk pada Kamis (20/8/2020).
Ketua GP Ansor PCNU Bangil, Saad Muafi mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan buntut postingan AH, warga Kecamatan Rembang di media sosial, yang diduga menghina tokoh NU, Maulana Habib Lutfi bin Yahya.
Baca juga: Ketua PC GP Ansor Surabaya Dicopot, Apa Penyebabnya?
"Yang pertama ada penghinaan ormas NU dan habaib kami, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, oleh AH. Dari AH, menyebutkan bahwa tempat halaqoh mereka ada di Yayasan Al Hamidy Al Islamiyah," jelas Muafi.
Dari postingan itulah sejumlah anggota GP Ansor melurug Yayasan Al Hamidy Al Islamiyah. Di lembaga pendidikan tersebut, GP Ansor mendapati foto Presiden Jokowi dicoret-coret dan tidak ada satu pun bendera merah putih.
Bahkan menurut Muafi, Kepala Sekolah di yayasan tersebut tidak hafal nama Wakil Presiden Indonesia.
Baca juga: 3000 Warga Sidoarjo Pakai Sarung, Berjalan Santai Bersama
"Kalau bendera dan kalender HTI ditemukan di rumah AH. Kalau di lembaga pendidikan banyak buletin-buletin tentang HTI, juga selebaran-selebaran tentang ideologi khilafah," ungkapnya.
Atas dasar itulah mereka melapor ke Mapolres Pasuruan.
"Bukti-bukti sudah kita laporkan ke Polres," tegasnya.