jatimnow.com - Calon wali kota (cawali) Surabaya, Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin mendorong perusahaan aplikasi dan pengemudi ojek online serta pemerintah untuk duduk bersama.
Saran itu dilakukan guna menghindari aksi demo ribuan ojek online yang tergabung dalam Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal).
"Jangan sampai ada kebuntuan komunikasi antara perusahaan atau pemilik aplikator dengan pekerja ojek online. Di sini peran pemerintah harus hadir ikut memberikan solusi," kata Machfud Arifin, Selasa (15/9/2020).
Baca juga: Machfud Arifin Ikhlas dan Doakan Eri Cahyadi-Armudji
Mantan Kapolda Jatim itu memberikan contoh jika Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bisa membangun shelter atau pangkalan ojek online.
"Komunikasi yang tidak dilakukan mengakibatkan ojek online harus keleleran mencari penumpang," tuturnya.
Cawali yang berpasangan dengan calon wakil wali (cawawali) Kota Surabaya Mujiaman Sukirno itu menyebut sudah seharusnya pemerintah menjalin komunikasi intensif dengan komunitas ojek online maupun pengusaha aplikasi online.
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sayangkan Dana Kampanye Erji Nol Rupiah Tak Ditindak
"Sehingga tata kelola bisa diatur. Bagaimana pekerja ojek online dapat rezeki, pengusaha aplikasi juga tidak rugi sedang pemerintah juga bisa mengatur regulasi secara benar," tegas Machfud Arifin asal Ketintang Surabaya itu.
Secara konsep, pemerintah harus duduk di tengah untuk mewadahi kepentingan pekerja ojek dan pemilik aplikator.
Salah satunya bisa dikuatkan melalui peraturan daerah, perwali atau peraturan bupati, maupun peraturan gubernur.
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sebut Keterlibatan Risma Telah Terungkap dalam Sidang
"Kondisi Pandemi Covid-19 semuanya terpukul. Untuk itu kebijakan pemerintah harus bisa mengayomi semuanya," tandas Machfud Arifin.