jatimnow.com - Peraturan bupati (Perbup) Ponorogo nomor 109 tahun 2020 tentang penerapan displin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease bakal direvisi.
"Bakal kami revisi. Karena perbup baru diterbitkan satu minggu, jadi masyarakat belum banyak tahu," ujar Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni, Kamis (17/9/2020).
Dijelaskannya, perbup itu wajib direvisi karena tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Perbup Ponorogo sebelumnya menetapkan denda bagi warga yang tidak pakai masker didenda Rp 50 ribu.
Baca juga: UNIDA Gontor Tambah 4 Profesor, Rektor Bidik Panen Guru Besar untuk Buka S3
"Peraturan gubernur (Pergub) menetapkan denda Rp 250 ribu. Juga dari kementerian Rp 250 ribu, ya rencana Rp 250 ribu," ujar dia.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono mengatakan Bupati Ipong meminta untuk menyesuaikan perbup dengan pergub.
Baca juga: Pidatonya Viral, Berikut Profil Pimpinan Ponpes Gontor KH Hasan Abdullah Sahal
"Nanti kami libatkan pengadilan, kejaksaan, polisi dan semua yang terlibat. Nanti kami rapatkan untuk segera direvisi. Saya rasa 1 hari selesai," katanya.
Untuk besaran denda, kata dia, memang masukan dari Bupati Ipong sebesar Rp 250 ribu. Namun juga ada masukan dari pengadilan terendah Rp 50 ribu hingga Rp 250 ribu.
"Sehingga diputuskan Rp 50 ribu juga benar, Rp 100 ribu juga benar. Artinya tidak saklek Rp 250 ribu, bisa Rp 50 ribu hingga Rp 250 ribu untuk perseorangan dan perusahaan 500 ribu," pungkasnya.
Baca juga: Prabowo Serukan Free Palestine di Puncak 1 Abad Gontor