jatimnow.com - PDIP membantah jika Eri Cahyadi-Armudji mendapatkan rekomendasi sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya karena membayar Rp 50 Miliar. Namun PDIP membantah kabar tersebut. PDIP menyebut isu itu fitnah dan menyiapkan langkah hukum.
Rekaman yang menyinggung dugaan jual beli rekomendasi pencalonan di Pemilihan Wali Kota (pilwali) Surabaya 2020 itu beredar luas.
Baca juga: Beredar Rekaman Dugaan Rekomendasi Eri-Armudji Rp 50 Miliar, Benarkah?
Baca juga: Machfud Arifin Ikhlas dan Doakan Eri Cahyadi-Armudji
Dalam rekaman berdurasi 6 menit 12 detik, disebut jika pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Eri Cahyadi-Armudji membayar ke DPP PDIP senilai Rp 50 Miliar untuk mendapatkan rekomendasi.
DPC PDI Perjuangan Surabaya menegaskan bahwa isu pemberian mahar Rp 50 Miliar kepada DPP PDIP adalah fitnah besar.
“Pertama dan yang utama, kami tegaskan itu fitnah. Fitnah besar. PDI Perjuangan adalah partai tanpa mahar. Kami disatukan dalam ideologi dan kerja-kerja kerakyatan, bukan politik transaksional,” ujar Adi Sutarwijono, Ketua DPC PDIP Surabaya melalui siaran pers, Selasa (30/9/2020).
Adi menegaskan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri adalah sosok yang mengharamkan adanya politik transaksional di tubuh partai berlambang kepala banteng tersebut.
Bahkan, sanksi pemecatan berlaku seketika bagi kader yang terbukti menyalahgunakan wewenang.
“Ibu ketua umum menciptakan sistem kepartaian yang bersih sejak dari hulu, di antaranya dengan pencalonan kepala daerah tanpa mahar. Politik biaya murah ini ujungnya adalah tidak adanya praktik penyalahgunaan wewenang untuk balik modal ketika terpilih sebagai kepala daerah,” ujarnya.
Dengan sistem tersebut, PDIP sukses melahirkan pemimpin-pemimpin prorakyat yang bekerja keras tanpa memikirkan balik modal, seperti Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, Djarot Saiful Hidayat, Basuki Tjahaja Purnama, dan Hendrar Prihadi.
Berkaitan dengan rekaman suara yang beredar tentang tuduhan mahar Rp 50 Miliar dalam pencalonan wali kota Surabaya, Adi mengatakan, DPC PDIP Surabaya akan menerapkan mekanisme internal partai dan menyiapkan langkah hukum.
Tim DPC PDIP Surabaya bergerak mencari data-data penunjang terkait fitnah tersebut.
“Kami sudah membentuk tim sejak hari Minggu lalu," katanya.
Tim dipimpin Wakil Ketua Bidang Kehormatan Syukur Amaluddin. Sejumlah pihak akan dipanggil dan diklarifikasi.
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sayangkan Dana Kampanye Erji Nol Rupiah Tak Ditindak
"Kami juga menyiapkan langkah hukum, melaporkan fitnah ini karena telah mencoreng kehormatan Ibu Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan," ujar Adi.
Adi menilai, fitnah-fitnah seperti itu sengaja diluncurkan menjelang Pilkada dan kemudian digoreng.
“Maklum saja, mungkin karena ada pihak yang sedang kebingungan melihat elektabilitas Mas Eri Cahyadi dan Cak Armudji yang terus naik meninggalkan kompetitornya," pungkas Adi.
Dari rekaman tersebut, sang pemilik suara mengaku sebagai Bang Ris. Itu terdengar pada rekaman dari menit 02:53. Ketua PAC PDIP Bulak diketahui memang dipegang Riswanto.
"Kita bukan tidak sepakat, ya kita tidak siap menerimanya. Tapi karena ini memang perintah dari DPP pusat, ibu ketua umum yang tanda tangan, ya kita harus hormat. Kalau tidak hormat, ya tidak usah masuk ke PDI Perjuangan," bunyi rekaman.
"Terus apa yang harus kita kerjakan? Bapak ibu sekalian tunggu perintah dari Bang Ris. Sampai sekarang pun Bang Ris belum ada perintah dari DPC. Belum ada perintah dari tim sukses," tambahnya.
Dari suara yang mengaku 'Bang Ris' itulah muncul informasi dugaan jika rekomendasi turun ke Eri Cahyadi-Armudji karena membayar.
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sebut Keterlibatan Risma Telah Terungkap dalam Sidang
"Bapak ibu mungkin sudah tahu ceritanya, kalau Pak Eri dan Pak Armudji membayar di DPP Rp 50 Miliar. Apa ada yang sudah paham ya?. Jadi Pak Eri dan Pak Armuji itu membayar Rp 50 miliar di Jakarta. Makanya Pak WS (Whisnu Sakti) nggak direkom. Kalau kita melihat itu, kan kita sakit," katanya.
"Saya pernah ngomong ke Pak Armudji. Pak Armudji mohon maaf saya tidak ada dana. Kalau ada dana saya jalan. Kalau tidak ada dananya, saya tidur," tambahnya.
"Dan Pak Armuji menyampaikan, saya siap. Siapnya kita nggak tahu. Makanya, bapak ibu teman sekalian, monggo bergerak dengan inisiatif teman-teman silahkan. Bergabung dengan relawan Eri ya silahkan, saya tidak melarang," imbuhnya.
Situasi tersebut, disebut, membuat dilema para kader banteng. Sang pemilik suara ini melihat di masyarakat bahwa Eri Cahyadi lebih tertarik dan lebih senang bermain dengan relawannya daripada dengan kader partai.
"Tapi kalau untuk secara formal PAC Bulak, tunggu perintah dari Bang Ris. Tunggu perintah saya selaku ketua. Artinya kita tidak menghalang-halangi, tidak. Tapi kita harus menunggu perintah DPC seperti apa. Karena mengkondisikan orang butuh dana tidak sedikit. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin mengadakan pertemuan," jelasnya.
Sementara itu, Ketua PAC PDIP Bulak Riswanto saat dikonfirmasi jatimnow mengaku tidak tahu dan tidak pernah mengadakan pertemuan.
"Saya tidak pernah mengadakan pertemuan ," jawab Riswanto saat dikonfirmasi, Selasa (29/9/2020) pagi.