jatimnow.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) untuk tegak lurus menjalankan tugasnya sebagai wali kota.
Wali Kota Risma juga diingatkan agar tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri serta memberikan tauladan yang baik sebagai wali kota dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020.
Hal itu disampaikan Ketua DKPP RI, Prof Muhammad saat menjadi pembicara dalam acara Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media di Surabaya, Kamis (22/10/2020) malam.
Baca juga: Machfud Arifin Ikhlas dan Doakan Eri Cahyadi-Armudji
"Wali Kota Surabaya istilahnya mengisi panggung-panggung dalam rangka pergantian beliau sebagai wali kota," ujar Prof Muhammad.
Mantan Ketua Bawaslu RI ini memahami posisi Wali Kota Risma yang juga sebagai kader partai dan politisi senior serta wali kota yang sukses.
"Semoga beliau bisa memberi tauladan (teladan) lah. Kita berharap kepada Bu Risma, beliau politisi senior, wali kota yang sukses. Kita berharap sebagai penyelenggara, berharap beliau tegak lurus memberikan tauladan yang baik," tuturnya.
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sayangkan Dana Kampanye Erji Nol Rupiah Tak Ditindak
Prof Muhammad menegaskan kembali, Risma sebagai wali kota juga memahami batasan-batasan antara jabatan wali kota maupun menjadi kader partai.
"Kalau bertindak sebagai wali kota ya tegak lurus, tidak boleh toleh kanan-kiri," tegasnya.
Pilwali Surabaya 9 Desember 2020 diikuti dua pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota. Paslon nomor urut 01 yang diusung PDIP yakni, Eri Cahyadi-Armudji (Erji).
Baca juga: Kuasa Hukum MAJU Sebut Keterlibatan Risma Telah Terungkap dalam Sidang
Eri adalah mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kkota (Bappeko) Surabaya. Armudji merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDIP.
Paslon nomor urut 02 Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin-Mujiaman Sukirno. Machfud Arifin adalah mantan Kapolda Jawa Timur. Sedangkan Mujiaman mantan Direktur Utama PDAM Surya Sembada Surabaya.
Machfud Arifin-Mujiaman (MAJU) ini diusung koalisi 8 partai yakni, PKB, PAN, Gerindra, Demokrat, PPP, NasDem, Golkar dan PKS.