jatimnow.com - Sinergi antara kepala desa (kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi kunci dalam memajukan desa. Karenanya keharmonisan hubungan antar keduanya harus senantiasa dijaga untuk bisa mewujudkan hal tersebut.
Hal itu disampaikan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada acara Harmonisasi Kepala Desa dan BPD Menuju Pemerintahan Desa yang Efektif, Efisien, Aspiratif, Transparan dan Akuntabel, yang berlangsung Rabu (18/11/2020).
Kegiatan tersebut diikuti oleh kades dan Ketua BPD dari 189 desa se Banyuwangi.
Baca juga: Video: Korupsi Dana Desa Tambakrejo, Kejari Tulungagung Tetapkan Tersangka Baru
Bupati Anas mengatakan, kades dan BPD merupakan unsur pemerintahan di desa yang tidak bisa dipisahkan. Diibaratkan kades sebagai pihak eksekutif dan BPD legislatifnya. Program pembangunan yang dirancang kades membutuhkan persetujuan dari BPD agar bisa berjalan.
"Oleh karena itu demi kemajuan desa, BPD dan perangkat desa harus sejalan dan harmonis. Perbedaan pendapat dan pemikiran itu adalah hal yang biasa, namun yang harus diutamakan adalah kepentingan yang lebih besar, yakni kesejahteraan desa. Jika mindsetnya sudah demikian, maka akan lebih mudah untuk melakukan pembangunan di desa," ujar Bupati Anas.
Dalam kesempatan itu, Bupati Anas juga mengajak para kepala desa yang didukung oleh BPD untuk terus berinovasi dalam bekerja memajukan desa. Inovasi diperlukan untuk mengoptimalkan hasil pembangunan di tengah banyak keterbatasan.
"Tidak hanya bupati, kepala desa juga menghadapi masalah yang sama yakni adanya keterbatasan kita dalam berbagai hal seperti kewenangan dan anggaran. Dan solusinya adalah dengan membuat inovasi. Inovasi sangat dibutuhkan khususnya kondisi pandemi saat ini untuk mengatasi segala keterbatasan," papar Bupati Anas.
Bupati Anas mencontohkan, saat ini PDRB Banyuwangi telah mengalai peningkatan yang tajam jika dibandingkan dengan sembilan tahun lalu. PDRB daerah saat ini sebesar Rp 83,61 triliun dari sebelumnya Rp 32,46 triliun.
Baca juga: Kades Semboro Jember Bubarkan Senam Emak-emak, Tim Paslon 1 Akan Lapor Bawaslu
"Ini artinya apa? Perekonomian kita terus tumbuh dan dana yang beredar di masyarakat sangat besar. Ini bisa dimanfaatkan oleh kepala desa dengan menggandeng pebisnis maupun pelaku usaha lokal untuk diajak terlibat membangun desa," ujarnya.
Sementara Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi, Rudi Hartono Latif menyatakan pihaknya siap untuk bersinergi mendukung program yang dilaksanakan oleh kades demi kemajuan desa. Rudi berharap kesamaan visi dan misi antara kades dan BPD bisa terus terjalin untuk kelancaran kerja bersama itu.
"Meskipun salah satu tugas kami adalah mengawasi kinerja kepala desa, namun BPD sejatinya mendukung kerja kepala desa selama sesuai dengan regulasi dan visi misi yang jelas dalam memajukan desa," ujar Rudi.
Rudi juga berharap agar kinerja para kades dan seluruh BPD di Banyuwangi bisa semakin baik dan meningkat. Terlebih saat ini kesejahteraan, baik kades dan anggota BPD juga semakin membaik.
Baca juga: Kades Semboro Jember Bubarkan Senam, Ratusan Emak-emak Meradang
"Terus terang daerah lain iri pada kami di Banyuwangi, karena sejak adanya Perbub 20 Tahun 2020 penghasilan kami meningkat dan dinilai yang paling manusiawi di wilayah Jawa Timur. Kepala desa pun demikian, penghasilannya berkeadilan dalam arti tidak disamaratakan, sesuai dengan luas wilayah dan tanggungjawabnya," ungkap Rudi.
"Oleh karena itu, sudah seharusnya kami kepala desa dan BPD melaksanakan upaya terbaik dalam bekerja bagi kemajuan desa kami," pungkas Rudi.
Acara Harmonisasi Kepala Desa dan BPD tersebut juga diisi dengan materi dari narasumber Direktorat Jendral Bina Pemdes Kementrian Dalam Negeri dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim.