kepala desa

Inspektur Inspektorat Kabupaten Tulungagung, Tranggono Dibyo menyebut, dari 257 Pemdes yang melaporkan, rata-rata masih ada belasan desa yang rawan melakukan penyalahgunaan anggaran.

Kasie Intelijen Kejari Ponorogo, Agung Riyadi, mengatakan DW memalsukan dokumen pertanggungjawaban tanpa melibatkan pihak lain.

Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Tulungagung, Amri Rahmanto Sayekti mengatakan sebanyak 20 saksi telah dimintai keterangan

dilihat dari sisi apapun sebetulnya tidak ada yang membahayakan gangguan ketentraman dan ketertiban.

Menurut salah satu peserta, Indrijati, sebagai kades seharusnya tidak menolak kegiatan positif rakyat, apalagi di tempat umum.

Tersangka baru berperan menyediakan kwitansi fiktif untuk laporan pertangungjawaban.

Tersangka menggunakan DD untuk proyek fiktif, penyalahgunaan tanah kas desa dan penyertaan modal BumDes. Berdasarkan audit kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp721 juta.

"Masyarakat menganggap, jangan-jangan di era Kades sebelumnya tanah aset itu dijual. Karena mengaku tidak melakukan, kita akhirnya kompak untuk mengadukan masalah ini,” kata Mantan Kades Trawas, Utomo.