jatimnow.com - Munas IX LDII dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara daring dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/4/2021).
Presiden didampingi oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas dan Sekretaris Negara Pratikno.
"Alhamdulillah kita sangat bersyukur bahwa kita mewarisi bhinneka tunggal ika dari para pendiri bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda, berbeda suku, berbeda agama, juga berbeda pandangan dalam keagamaan tetapi kita tetap saling menghormati, tetap bersatu, tetap rukun dan bersama-sama bergotong-royong," ujar Jokowi.
Baca juga: Dukungan HIPMI Jatim untuk Bagas Adhadirgha Sebagai Ketum BPP Periode 2022-2025
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga mengingatkan pentingnya toleransi dalam beragama.
"Sikap toleran adalah sebuah keharusan. Saling menghargai segala perbedaan termasuk perbedaan keyakinan. Saling menghormati dan belajar dari orang lain, sehingga tercapai kesamaan sikap yang saling menghormati dalam perbedaan-perbedaan," kata Jokowi.
Presiden mengajak seluruh jajaran dan pimpinan serta keluarga besar LDII untuk selalu menyuarakan dan meningkatkan toleransi dalam kehidupan sosial keagamaan, mengedepankan keterbukaan dalam segala perbedaan, agar bisa bergaul dan bergotong-royong termasuk dalam pandangan keagamaan.
"Sikap tertutup, sikap eksklusif adalah sikap yang tidak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap tertutup akan memicu dan meningkatkan intoleransi, akan merusak sendi-sendi kebangsaan kita. Praktek-praktek keagamaan yang eksklusif, yang tertutup harus kita hindari karena sikap ini pasti akan memicu penolakan-penolakan, dan akan menimbulkan pertentangan-pertentangan," jelas Jokowi.
Untuk itu, lanjut Jokowi, pemerintah berkomitmen dan akan terus berupaya untuk mendorong moderasi beragama.
"Sikap-sikap yang tidak toleran, apalagi yang disertai dengan kekerasan fisik maupun verbal harus hilang dari bumi pertiwi Indonesia. Sikap keras dalam beragama yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat tidak boleh ada di negeri yang kita cintai ini," paparnya.
Jokowi memaparkan komitmen LDII yang menganut paradigma baru, yang terbuka, toleran, dan berbhinneka tunggal ika.
"Yang sangat menghormati agama lain, yang sangat menghormati umat Islam yang mempunyai pandangan keagamaan yang berbeda, yang bersedia bekerjasama dengan ormas-ormas Islam lainnya, dan tentu saja jangan ada sedikitpun pandangan untuk menjauh dari kelompok-kelompok Islam yang lainnya," ujar Jokowi.
Presiden memberikan empat poin pesan terkait moderasi beragama organisasi keagamaan. Pertama, organisasi keagamaan harus punya komitmen kebangsaan yang kuat.
Hal ini terkait dengan mengedepankan penerimaan prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi kita, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara.
Poin kedua, organisasi keagamaan harus menjunjung tinggi sikap toleransi kepada sesama, menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan serta menyampaikan pendapat, serta menghargai kesetaraan dan perbedaan dan bersedia bekerja sama.
Poin ketiga, organisasi keagamaan harus memiliki prinsip anti kekerasan, menolak tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
Poin terakhir, organisasi keagamaan harus menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat bhinneka, ramah dan terbuka terhadap keberagaman tradisi, yang merupakan warisan leluhur.
Baca juga: Peningkatan Kompetensi dan Pemerataan Guru PLB Dibahas dalam Munas APOI
Organisasi keagamaan juga diharapkan bisa ramah dan terbuka terhadap seni dan budaya masyarakat lokal dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika sebagai bangsa Indonesia.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso memberikan laporan secara daring kepada Presiden Jokowi dari lokasi Munas IX LDII di Ponpes Minhaajurrosyidin, Jakarta.
Dalam pidatonya, Chriswanto juga menyampaikan empati dan dukungan kepada pemerintah atas kondisi bangsa saat ini.
“LDII turut merasakan beratnya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Kehadiran pandemi Covid-19 sejak awal tahun lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, benar-benar telah memukul mundur capaian target-target pembangunan pada berbagai sektor khususnya kesehatan dan perekonomian,” ujarnya.
Munas IX LDII bertemakan 'Penguatan SDM Profesional Religius untuk Ketahanan dan Kemandirian Bangsa Menuju Indonesia Maju'.
"Melalui tema ini LDII akan melakukan penguatan organisasi agar lebih cepat, dengan memperkuat SDM profesional religius agar kontribusi LDII kepada pemerintah bisa meningkat secara signifikan," tambah Chriswanto.
Program kerja pertama adalah kebangsaan, yang bertujuan membangun nasionalisme agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus terjaga termasuk mencintai produk bangsa sendiri.
Baca juga: SIG Dukung Musyawarah Nasional Ikatan Arsitek Indonesia
Kedua, keagamaan yang bertujuan meningkatkan nilai-nilai religiusitas bagi umat Islam. termasuk membangun toleransi beragama. Ketiga, pendidikan yang mendorong pendidikan karakter khususnya karakter profesional religius dapat dijadikan sebagai life long education.
Keempat, ekonomi yang mendorong ekonomi syariah termasuk percepatan pemulihan dan membangkitkan kembali ekonomi di era pandemi ini. Kelima, pangan dan lingkungan hidup yang bertujuan membangun kemandirian pangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
Keenam, kesehatan yang mendorong penggunaan obat tradisional atau herbal. Ketujuh, teknologi digital untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai bidang pembangunan.
Kedelapan, energi baru terbarukan yang mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil termasuk untuk mengurangi emisi karbon dan mengurangi efek rumah kaca.
“Kedelapan program di atas bukanlah perencanaa, tetapi LDII telah membuat beberapa pilot project di beberapa daerah sesuai kondisi keunggulan daerah tersebut,” papar Chriswanto.
Ketua panitia Rully Kuswahyudi menyatakan, Munas IX LDII dihadiri 3.750 peserta secara daring dan luring dari kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Mereka mengikuti dari 457 studio mini. Undangan yang hadir di lokasi mencapai 200 orang meliputi para ulama, perwakilan DPW LDII dari 33 provinsi, dan undangan.