jatimnow.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan kunjungan ke Ponorogo, Senin (14/6/2021). Dia berdialog dengan para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Rumah Dinas Pringgitan Bupati Ponorogo.
Mensos Risma meminta para TKSK lebih proaktif mencari data yang seharusnya mendapatkan bantuan. Misalnya para disabilitas yang kebanyakan terbengkalai.
"Banyak saudara disabilitas kita tidak memasukkan data, mereka paling berhak," ujar mantan wali kota Surabaya dua periode tersebut.
Baca juga: Jadi Kakak Asuh Disabilitas di Kediri, Vinanda Komitmen Wujudkan Kota Inklusif
Dari data yang ada, sebanyak 144 ribu sudah masuk. Hal itu jauh dari harapan, sehingga banyak penerima bantuan bansos ganda yang dihapus.
"Yang ganda-ganda kita hapus. Kemudian disabilitas saya masukkan," bebernya.
Menurutnya, disabilitas banyak yang tidak masuk, kemungkinan besar mereka tidak punya KTP.
Baca juga: Ngalup Collaborative Network X Bangun Bangsa Ajari Disabilitas di Malang Bikin Logo
"Petugas TKSK mengetahui itu. Bisa diinformasi ke dinsos dan dispendukcapil mereka rekam. Perekaman data yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus bicara juga," paparnya.
TKSK, lanjut dia, melakukan komunikasi dengan dispendukcapil bila mendapati disabilitas yang tidak bisa sidik jari.
"Dinas terkait pasti punya cara. Kita memberikan informasi wajib hukumnya," tegasnya.
Baca juga: DPD Gerkatin Jatim Diminta jadi Jembatan Pemenuhan Kebutuhan Kaum Tunarungu
Mensos Risma mengaku tidak akan melindungi siapapun jika melakukan penyelewengan. Seperti kasus di Malang, ada pendamping selama 5 tahun membawa kartu rekening penerima.
"Selama itu pula diselewengkan. Saya sudah kasih tahu kapolres. Saya ingin dihukum ini haknya orang miskin. Bagaimana mungkin kita mengambil hak orang tidak mampu," pungkasnya.