Surabaya - DPRD Surabaya menerima beragam aspirasi warga saat melakukan kegiatan reses tahun ke-3 masa persidangan pertama tahun 2021.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati, menerima beragam aspirasi yang ia tampung untuk ditindaklanjuti oleh Pemkot Surabaya, usai menggelar reses di 5 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Gubeng, Genteng, Tegalsari, Simokerto, dan Bubutan.
"Banyak warga mengadu sudah mengajukan melalui pokok pikiran dewan atau Musrenbang, tidak terealisasi," ujar Ajeng, Selasa (26/10/2021).
Baca juga: 2 Penghargaan Otoda Diharapkan jadi Cambuk Pembangunan Surabaya
Pertama, peningkatan program sertifikasi tanah. Pendataan sertifikat di setiap kelurahan ini bahkan stagnan hingga bertahun-tahun.
Kedua, usulan pengurus musala kepada Pemkot Surabaya untuk memberikan subsidi listrik di tempat peribadatan.
Ketiga, kurangnya sosialisasi tentang bantuan permodalam UMKM kepada warga. Warga merasa kurang adanya sosialisasi terkait kebijakan ini karena kelompok yang telah dibina saja yang tersentuh. Sementara pendataan UMKM belum maksimal.
Baca juga: DPRD Ingin Proyek Penanganan Banjir Surabaya Rampung Agustus 2024
Keempat, sistem zonasi sekolah yang tak memberikan solusi bagi calon peserta didik di RW tertentu, sehingga dirasa kurang adil.
Dan terakhir, tentang data kemiskinan di Surabaya yang amburadul. RT dan RW dikeluhkan menjadi pihak yang kerap dicari kesalahannya karena kerancuan data MBR dan DTKS, ketika mendistribusikan bantuan PKH dan BST saat pandemi Covid-19.
"Warga menyatakan sangat tidak keberatan, apabila menerima bantuan dan kemudian rumahnya diberi tanda bahwasannya menerima bantuan dari pemerintah, dapat berupa stiker sebagai penanda," kata politisi Gerindra Surabaya itu.
Baca juga: Terima 2 Penghargaan dari Presiden, DPRD Surabaya Apresiasi Kinerja Pemkot
Dari kesekian pokok aspirasi tersebut, Ajeng berkomitmen akan secepatnya mengajukan realisasi kepada Pemkot Surabaya. Namun, warga tetap harus sabar, mengingat ada skala prioritas dalam pemenuhannya nanti.
"Tentunya pokok-pokok pikiran ini akan kita ajukan ke Pemkot Surabaya. Kita komitmen, namun harus diiringi dengan kesabaran warga, karena Pemkot juga punya skala prioritas dalam alokasi anggaran," tegas Ajeng.