Banyuwangi - Puluhan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Banyuwangi menggelar unjuk rasa menolak Perpres 104/2021 di depan Kantor Pemkab setempat, Senin (20/12/2021).
Perpres tersebut dinilai memberatkan pemerintahan desa, khususnya pasal 5 ayat 4 yakni jumlah Dana Desa (DD) minimal 40 persen harus dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Harapan kami, paling tidak Perpres 104/2021 direvisi, jangan 40 persen batas minimal dari DD tapi 40 persen itu batas maksimal," ujar Kepala Desa Alian Anton Sujarwo.
Baca juga: Video: Korupsi Dana Desa Tambakrejo, Kejari Tulungagung Tetapkan Tersangka Baru
Anton yang juga Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab) menambahkan, Perpres 104/2021 ini terbit setelah pemerintahan desa melakukan Musyawarah Desa (Musdes) untuk mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat.
"Pemerintah desa sudah merencanakan melalui musyawarah dusun, musyawarah desa terkait harapan dan keinginan masyarakat di desa, sehingga dengan terbitnya perpres tersebut akan menghilangkan itu semua," jelasnya.
Padahal, masih kata Anton, yang mengerti kondisi dan situasi riil masyarakat di desa adalah pemerintah desa. Dampak dari terbitnya perpres tersebut, memunculkan gejolak di tengah masyarakat. Pasalnya alokasi DD yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat penerima bantuan tersebut.
Baca juga: Kades Semboro Jember Bubarkan Senam Emak-emak, Tim Paslon 1 Akan Lapor Bawaslu
"Otomatis hal itu akan memunculkan iri di antara warga. Kedua, tentang pengentasan kemiskinan, kami pikir banyak cara yang lain, dengan pemberdayaan, dengan pembangunan yang melibatkan masyarakat desa. Saya kira itu lebih mengena," tegasnya.
"Tadi kita sudah ditemui oleh asisten pemerintahan dan SKPD yang ada, kita diminta untuk berkirim surat. Yang nantinya akan disampaikan oleh bupati ke pemerintah pusat," tambahnya.
Meski aksi dilakukan saat jam kerja, Anton memastikan pelayanan di pemerintahan desa tetap berjalan.
Baca juga: Kades Semboro Jember Bubarkan Senam, Ratusan Emak-emak Meradang
"Tetap jalan pelayanan, ini yang kita ajak demo kepala dusun. Terkait pelayanan semua bisa dicek, melayani masyarakat," imbuhnya.
Usai dari kantor Bupati Banyuwangi, puluhan kades melanjutkan aksi dengan mendatangi gedung DPRD Banyuwnagi. Mereka ditemui anggota Komisi I Priyo Santoso dan Patemo.
Perwakilan kades diterima di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi dan menyampaikan aspirasinya. Aksi berlangsung damai dan massa membubarkan diri.