Surabaya - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i menggelar reses di Kelurahan Dupak, Krembangan, Surabaya. Kepada Imam, warga mengeluhkan tentang sengketa tanah, molornya honor satgas kesehatan, hingga bencana banjir tahunan di kawasan itu.
"Permasalahan sengketa tanah di sini mulai tahun 1976, yang di mana sengketa ini terjadi sesama ahli waris, dan juga ada gugatan dari pihak lain sehingga kita saat ingin mengurus selalu di pending karena hal tersebut," ujar Joko Aji Suroso salah satu peserta reses.
Selain itu, banyak warga yang mengaku kesulitan melakukan pengurusan akta kelahiran. Sekali mengurus, akta itu tak kunjung selesai, bahkan sejak tiga tahun silam.
Baca juga: Ketua Komisi E DPRD Jatim Reses di Pelosok Malang, Warga Sambat Butuh Sumur Bor
"Anaknya sudah 7 tahun tetapi akta kelahirannya masih mengambang karena adanya NIK ganda, dan sampai sekarang anaknya tidak bisa mendaftar ke sekolah dasar karena tidak ada akta kelahiran," keluh Eki salah satu warga.
Sementara itu, salah satu Kader Kesehatan RW 01 Sidorukun Sahnas Anindita mengeluhkan jika honor kesehatan sejak bulan Januari belum juga turun.
"Untuk bulan kemaren dan bulan ini masih belum turun, kita belum tau kapan, karena saat menerima kami diharuskan tanda tangan terlebih dahulu. Sebenarnya kami kerja itu menurut apa yang pusat minta untuk mengisi aplikasi Sayang Warga, secara langsung kita butuh kouta, dan kami kira setelah itu turun biaya intensif tersebut, dan juga berat bagi ibu-ibu yang istilahnya 'Gaptek', ya kami berharap setiap bulan itu turun," beber Sahnas.
Menanggapi hal itu, Imam Syafi'i berkomitmen akan membawa permasalahan warga ini kepada Pemkot Surabaya. Ia berjanji hak-hak yang seharusnya dimiliki warga seperti honor kesehatan akan secepatnya ia tuntaskan bersama Pemkot Surabaya.
Baca juga: Reses Ketua DPRD Jatim, Kader KSH Surabaya Sambat Gaji Kurang
"Ya kami menyesalkan teman-teman di dewan terutama di bidang anggaran, yang seharusnya anggaran APBD sudah disetujui, tetapi telat dibayarkan dan gagal dibayarkan kami turut prihatin, ini adalah wajah buruk manajemen pemerintahan kota terutama persoalan penggajian, biaya insentif kader dan relawan," ucap Imam.
"Ya itu haknya orang, apa karena mereka jadi diperlambat, makin cepat makin baik," imbuhnya.
Pihaknya juga berjanji akan membantu melakukan peninjauan tentang mekanisme kerja pengurusan catatan sipil, mulai di kelurahan hingga ke dinas kependudukan dan catatan sipil.
Baca juga: Bawaslu Surabaya Tegaskan Dilarang Kampanye saat Reses, tapi Faktanya?
"Nanti kami selidiki lebih lanjut soal akte kelahiran yang tidak jadi, apakah adanya data ganda, NIK ganda atau tidak ada sama sekali," kata Imam.
"Saya juga akan menindak pihak-pihak ASN yang mempersulit pengurusan dan akan saya langsung pindahkan ke daerah-daerah pinggir," sambungnya.
Reporter: Rangga Sigit Cahyono