Pixel Code jatimnow.com

Reses DPRD Surabaya: Jaring Aspirasi hingga Modal Akselerasi Kepentingan Rakyat

Editor : Redaksi   Reporter : Ni'am Kurniawan
Arif Fathoni saat jaring aspirasi (foto: Toni for jatimnow.com)
Arif Fathoni saat jaring aspirasi (foto: Toni for jatimnow.com)

jatimnow.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya memasuki masa reses Sidang I Masa Persidangan II Tahun 2025. 

Dalam kesempatan tersebut para wakil rakyat turun ke daerah pemilihan (dapil) guna menjaring aspirasi-aspirasi masyarakat secara langsung.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengatakan pentingnya reses sebagai momentum penting untuk menyerap aspirasi masyarakat serta untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia mengakui, mendengarkan harapan dan masukan warga bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi modal perjuangan dalam mengakselerasikan kepentingan rakyat ke dalam rencana pembangunan kota.

"Melihat, mendengarkan dan merasakan aspirasi, harapan, dan saran dari warga lalu menjadikannya alat perjuangan adalah hakikat seorang pelayan rakyat. Itulah yang selama ini kami sampaikan," ujar Toni, sapaan akrabnya, Rabu (12/02/2025).

Menurutnya, perjuangan dalam melayani warga tidak cukup hanya dengan kebijakan yang berpihak, tetapi juga harus disampaikan dengan pendekatan yang lebih ringan dan membumi. 

Baca juga:
Pantau Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya, DPRD: Ini Langkah Besar

Ia juga menekankan konsep politik riang gembira, di mana komunikasi politik yang santai dan penuh keakraban dapat mendekatkan masyarakat dengan para pemimpinnya.

"Tentu harus disertai dengan senda gurau, agar politik riang gembira yang kami tawarkan bukan sekadar utopia," tambahnya.

Dalam reses tersebut, berbagai masukan dari warga disampaikan, mulai dari perbaikan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan ekonomi. 

Baca juga:
4 dari 8 BUMD Surabaya dengan Performa Terbaik Sepanjang 2024

Pria yang akrab disapa Mas Toni ini memastikan bahwa semua aspirasi yang diterima akan diperjuangkan agar bisa masuk dalam kebijakan pembangunan Kota Surabaya.

"Reses ini menjadi bukti bahwa keterlibatan warga dalam proses politik sesuatu yang formal, tetapi juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih inklusif dan menyenangkan," pungkasnya.