Surabaya - DPRD dan Pemkot Surabaya tengah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2021. Berdasarkan catatan LKPJ 2021, anggota Komisi D DPRD Surabaya Tjutjuk Supariono menyoroti beberapa kegiatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang tidak mencapai target.
"Dari hasil analisis fraksi kami, jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB pada 2021 hanya 114 orang. Padahal data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov Jatim menunjukkan bahwa Kota Surabaya tercatat paling banyak jumlah peserta KB aktif. Yakni, mencapai 80,10 persen (395.540 PUS) dari sebanyak 493.808 Pasangan Usia Subur (PUS)," ujar Tjutjuk yang juga Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya, Rabu (13/4/2022).
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) pada 2021 menunjukkan angka cukup tinggi. Yaitu, sebesar 18,67 persen. Sedangkan tahun sebelumnya berada di angka 17,63 persen.
Baca juga: 2 Penghargaan Otoda Diharapkan jadi Cambuk Pembangunan Surabaya
"Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi di masyarakat. Selain itu, persentase peserta KB baru pun tidak mencapai target. Hanya 63,62 persen yang dapat terealisasi pada 2021,” lanjut Tjutjuk.
Menurutnya, penurunan jumlah partisipasi peserta KB dapat berdampak pada potensi baby boom yang bisa menimbulkan permasalahan lain. Misalnya, peningkatan angka stunting hingga kenaikan angka aborsi.
Baca juga: DPRD Ingin Proyek Penanganan Banjir Surabaya Rampung Agustus 2024
Sementara pada catatan LKPJ 2021, prevalensi balita stunting di Surabaya berada di angka 4,52 persen. Pemkot memiliki target zero stunting dan kematian ibu pada tahun ini.
Politikus PSI tersebut juga menilai, pandemi Covid-19 mengakibatkan banyaknya para akseptor KB yang merasa takut untuk mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan. Dia berharap ke depannya para Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan kader dapat menggalakkan pelayanan KB. Terutama bagi akseptor KB yang tidak bisa melakukan kontrol ke petugas kesehatan.
Baca juga: Terima 2 Penghargaan dari Presiden, DPRD Surabaya Apresiasi Kinerja Pemkot
"Yang saya sayangkan adalah banyak di antara pelayanan KB yang realisasinya pada 2021 lebih rendah dibandingkan 2020. Jika alasannya pandemi, 2020 pun pandemi Covid-19 sudah terjadi. Padahal, Kementerian Kesehatan bersama dengan BKKBN telah mengeluarkan kebijakan terkait pelayanan KB dalam situasi Pandemi Covid-19," jelasnya.
"Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta pelaksanaan konseling terkait KB pun juga dapat dilakukan via online atau telepon. Selain itu, hotline KB juga dapat dibentuk untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi tentang pelayanan KB. Jika hal ini dilakukan, target pemkot terkait zero stunting dapat segera tercapai, dan potensi baby boom bisa terhindarkan," tandasnya.