jatimnow.com – Komisi C DPRD Surabaya menyoroti kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya terkait minimnya fasilitas halte, lambatnya penambahan rute, hingga alokasi anggaran transportasi publik yang dinilai masih minim.
Catatan kritis tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) pembahasan RAPBD 2027 di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (22/10/2026).
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Julia Eva Wati, memprotes banyaknya rambu bus stop yang tidak dilengkapi tempat duduk maupun peneduh. Kondisi ini dinilai menyulitkan calon penumpang, khususnya lansia.
"Jangan memasang bus stop kalau belum ada sarana dan prasarananya. Minimal ada tempat duduk dan perlindungan dari matahari,” tegas Julia
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menyoroti lambatnya realisasi rute angkutan umum. Dari target 11 rute, saat ini baru empat rute yang beroperasi. Padahal, pendapatan dari sektor transportasi dilaporkan melonjak hingga 200–300 persen.
Baca juga:
Kos Stay.vie Dharmahusada Diduga Langgar PBG, Komisi B Bakal Panggil Pemilik
Aning mendesak Pemkot Surabaya menaikkan alokasi anggaran transportasi publik dari saat ini 2,37 persen menjadi minimal 3,5 persen dari APBD. Selain itu, ia mempertanyakan kepastian pengadaan target 210 unit armada baru dari jumlah eksisting sebanyak 144 unit, serta efisiensi anggaran pengelolaan terminal.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menjelaskan bahwa penandaan rambu dilakukan agar angkutan umum tidak berhenti sembarangan. Ia mengakui titik berhenti di kawasan pinggiran kota saat ini memang masih terbatas pada fasilitas rambu.
Baca juga:
Fraksi Gerindra DPRD Surabaya Setujui Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik
Trio berkomitmen untuk mengevaluasi perencanaan penambahan rute, armada, dan fasilitas pendukung untuk APBD 2027.
"Kami akan menyusun ulang dan melihat kebutuhan penambahan rute untuk 2027," pungkasnya.
