Surabaya - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terbaik untuk APBD 2021. Penilaian diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian itupun mendapat apresiasi dari Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim M Fawaid.
"Fraksi Gerindra mengapresiasi kinerja penilaian BPK ke Pemprov Jatim atas opini WTP terbaik APBD 2021. Apa yang dilakukan Bu Khofifah ini on the track," ujar Fawaid, Kamis (26/5/2022).
Terdapat satu catatan tentang kemiskinan di Jatim. Tapi menurut Fawaid, hal tersebut bukan beban sepenuhnya bagi Pemprov Jatim. Sebab kemiskinan di Jatim banyak ditemui di wilayah pedesaan dan perkebunan. Mayoritas pemilik lahan perkebunan di Jatim ialah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca juga: Pemkab Tulungagung Usulkan Pendirian SMA ke Pemprov Jatim
"BPK juga memberi catatan soal kemiskinan. Ini masukan berharga untuk pengambilan kebijakan APBD ke depan. Kemiskinan di Jatim bukan sepenuhnya tanggung jawab Pemprov Jatim. Kemiskinan itu mayoritas di desa, di pinggir perkebunan. Pemilik lahan terluas perkebunan di Jatim itu BUMN, dan kemiskinan ada di sekitar lahan BUMN," jelas Bendahara DPD Gerindra Jatim itu.
Jadi kekurangan di Jatim itu perlu adanya sinergitas dan campur tangan pemerintah pusat, khususnya melalui BUMN. Bukan hanya menjadi catatan setiap tahun yang dibebankan ke Pemprov Jatim.
Baca juga: Khofifah Terima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, Eksklusif dari Presiden
"Keberadaan BUMN itu bisa memberi dampak positif ke masyarakat. Namun kenyataan justru banyak kemiskinan di wilayah BUMN, terutama di sektor kehutanan, perkebunan. Maka setelah sekian lama pemprov memberi kebijakan kemiskinan dan angkanya masih melebihi nasional, jadi ini harus ada sinergitas pemerintah pusat melalui BUMN," tandasnya.