jatimnow.com - 215 Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau dulu disebut CPNS di lingkup Pemkab Ponorogo, diambil sumpahnya, Selasa (10/7/2018).
Menariknya, meski tergolong baru diangkat menjadi ASN, pada 2019 nanti mereka sudah bisa langsung mendapatkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).
"Ini bedanya dengan PNS (ASN-red) tahun sebelumnya. Semua yang diangkat hari ini juga menikmati TPP," terang Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Ponorogo, Agus Pramono, Selasa (10/7/2018).
Baca juga: Bupati Ponorogo Batalkan Uji Coba Jalan Searah di Segi 8 Emas, Sebabnya?
Ia menekankan, mereka yang mendapatkan TPP harus mengimbanginya dengan kedisplinan setelah resmi menjadi ASN di Pemkab Ponorogo.
"Dapat TPP berarti ada nilai yang harus diimbangi. Yakni kedisplinannya. Jangan malah statusnya sudah sah menjadi PNS lalu malas-malasan," terang Agus dalam acara pengambilan sumpah CPNS Ponorogo.
Ia mengaku, tidak sedikit PNS yang dihentikan karena kedisplinan. Yang seharusnya masuk jam 07.00 WIB pagi, tapi masih berleha-leha.
Kemudian tidak menyadari, jika dalam setahun sudah ada 40 kali tidak masuk tanpa keterangan. "Jika begitu sesuai peraturan bisa diproses," terangnya.
Agus menegaskan, Pemkab Ponorogo sudah berbaik hati dengan menerapkan TPP pada 2019. Tujuannya jelas memberikan support. Motivasi agar PNS di Ponorogo bisa mengabdi secara tulus ke masyarakat.
Baca juga: Mitos Gunung Pegat Ponorogo, Calon Pengantin Ada yang Berani Melanggar?
"Jangan neko-neko. Layani saja masyarakat secara tulus. Jangan sampai urusan rumah tangga dibawa ke kerjaan. Masak melayani warga dengan cemberut karena berantem dengan pasangan," urainya.
Agus juga meminta ASN yang hadir ini menghilangkan image buruk di masyarakat. "Berupa kehadiran apel. Karena banyak yang bolos apel bukan dari eselon 2. Melainkan yang baru," bebernya.
Ia juga berharap, PNS yang sah statusnya sekarang ini melaksanakan tugas dengan baik. Jika ada masalah segera melaporkan ke pimpinan.
Baca juga: Anggota TNI di Ponorogo Gembalakan Ratusan Domba ke Hutan, Ini Alasannya
"Diberikan tugas, dikerjakan, kemudian jika ada ide diberikan. 10 persen dari 215 PNS ini punya ide sangat bagus. Jangan malah menjadi beban pemkab," pungkasnya. (adv)
Reporter: Mita Kusuma
Editor: Erwin Yohanes