Surabaya - Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadad buka suara soal wacana majunya pilkada serentak menjadi bulan September 2024.
Menurut Sadad, usulan yang disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asyari itu akan banyak merugikan partai politik (parpol) di daerah.
"Dalam perspektif partai di tingkat provinsi yang nanti akan terlibat dalam pilkada, tentu mempercepat pelaksanaan tidak menguntungkan," ujar Sadad, Jumat (26/8/2022).
Baca juga: Gugatan Sengketa Pilpres Ditolak MK, Gerindra Jatim: Selesaikan Semua Spekulasi
Dia menyarankan agar usulan itu hendaknya dipikirkan ulang. Karena konstestasi pilkada serentak itu akan berkaitan dengan Pileg 2024 yang rencananya digelar Februari 2024.
Dia menyebut, bila pilkada maju di bulan September 2024, maka akan memangkas waktu dan kesiapan parpol di daerah untuk mempersiapkan tahapannya.
Baca juga: Sadad Paparkan Cikal Bakal Gerakan Aktivis, Mengutip Keilmuan Gus Dur
"Menjadi lebih pendek misalnya untuk sosialisasi. Bulan Februari ke September artinya hanya 7 bulan," jelas Wakil Ketua DPRD Jatim itu.
Sementara pasca-Pileg dan Pilpres 2024 nanti, parpol di tingkat daerah juga perlu menjajaki dan mengubah strategi politik secara regional di masing-masing daerah. Karena dari perhitungan kursi, pileg nanti yang menjadi ukuran dalam pilkada.
Baca juga: Top of Mind Elektabilitas Cagub Jatim 2024, Berikut Nama-namanya!
"Sehingga, dengan alasan itu dalam pandangan saya, usulan KPU itu tidak menguntungkan parpol di tingkat daerah," tegas Sadad.
"Kalau infrastruktur menurut saya tidak jadi persoalan, tapi yang paling krusial adalah pendeknya waktu untuk melakukan sosialisasi kandidat dan perluasan dukungan," tandasnya.