jatimnow.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Ponorogo pada Selasa (31/7/2018). Tim KPK tersebut juga mengumpulkan para kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Ponorogo, Kenapa?
Deputi Bidang Pencegahan Korupsi KPK sekaligus Ketua Tim Pencegahan Korupsi wilayah Jawa Timur, Arif Nurcahyo mengatakan, kedatangannya ke Ponorogo bukan untuk melakukan operasi penangkapan.
"Hanya saja, kegiatan ini bentuk tindak lanjut komitmen bersama semua kepala daerah dan gubernur Jawa Timur. Saat itu disaksikan Kapolda Jatim, Kajati Jatim," kata Arif Nurcahyo, Kepala Deputi Bidang Pencegahan Korupsi KPK usai pertemuan di Gedung Bantarangin Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Selasa (31/7/2018).
Baca juga: Divonis 4 Tahun, Terdakwa Pemotongan Insentif BPPD Sidoarjo Siskawati Banding
Ia mengatakan, kegiatan ini bentuk monitoring dan evaluasi sistem yang ada di Pemkab Ponorogo. Apakah sudah sesuai atau belum.
Menurutnya, monitoring itu mulai dari penggunaan APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan satu pintu, pengelolaan dana desa, serta melaksanakan penguatan aparat pengawasan intern pemerintahan (APIP).
Baca juga: KPK Sita 7 Mobil Usai Geledah Rumah di Bangkalan Madura
Menurut Arif, banyak kasus anggaran siluman yang diselipkan pada proses APBD.
"Diperencanaan dan penganggaran tidak ada. Tapi tiba-tiba ada," tambah Arif.
Sementara, terkait satu pintu, masyarakat bisa lebih lancar dan nyaman dalam mengurus perijinan. Tidak kocar kacir kesana kemari.
Baca juga: Kemenkumham Jatim Ajak Stakeholder Terlibat dalam Survei Penilaian Integritas
"Untuk pengadaan barang dan jasa juga lebih transparan. Jangan sampai harga di dinas A dan dinas B berbeda dalam satu barang," katanya.
Reporter: Mita Kusuma
Editor: Arif Ardianto