jatimnow.com - Ratusan massa yang tergabung dalam kelompok FPI (Front Persaudaraan Islam) Pamekasan, Kamis (20/7/2023) mendatangi DPRD Pamekasan. Mereka menyampaikan penolakannya terhadap komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).
Massa menyampaikan beberapa tuntutan. Diantaranya, FPI meminta pihak DPRD setempat sepakat untuk menolak adanya LGBT di Pamekasan.
Massa terdiri sejumlah tokoh agama, termasuk golongan santri. Mereka secara bergantian menyampaikan alasan penolakannya. Bahkan mereka meminta bertemu langsung dengan wakil rakyat.
Baca juga: Bebas Bersyarat, HRS Langsung Pulang ke Petamburan
Para tokoh agama ditemui langsung oleh Ketua DPRD dan kedua Wakil Ketua DPRD Pamekasan. Massa berharap aspirasi sejumlah ulama disampaikan ke pemerintah pusat melalui wakil rakyat. Bahkan mereka meminta, DPRD juga menyampaikan penolakannya mewakili masyarakat Pamekasan.
"Pada intinya, kami menolak adanya LGBT dan menuntut agar DPRD Pamekasan tidak memberikan ruang gerak dan menindak tegas pihak manapun yang mendukung pergerakan LGBT," kata Jubir FPI, Munawwir.
Baca juga: Bekas Kantor FPI Digeledah Usai Munarman Ditangkap, Kaleng Berisi Serbuk Disita
Ditegaskan, wakil rakyat harus melakukan penolakan yang sama. Sebab menurutnya, di Pamekasan tidak boleh ada organisasi LGBT.
Hasil dari pertemuan itu, DPRD juga sepakat melakukan penolakan terhadap organisasi LGBT di Pamekasan.b Bahkan DPRD minta pemerintah menindak tegas adanya pergerakan organisasi LGBT di Kota Gerbang Salam.
Baca juga: FPI Dibubarkan dan Dilarang Beraktivitas
Selanjutnya, Ketua DPRD Pamekasan, Halili Yasin menandatangani pernyataan kesepakatan terhadap penolakan organisasi LGBT. DPRD berjanji akan menyampaikan aspirasi penolakan adanya organisasi LGBT juga ke pemerintah pusat.
"Dengan jelas kami katakan, bahwa DPRD Pamekasan secara tegas mendukung beberapa tuntutan para demonstran. Kami, juga akan mengawal aspirasi ini untuk disampaikan langsung ke DPR RI dalam waktu secepatnya." tegas Halili Yasin, Ketua DPRD Pamekasan.