jatimnow.com - Parkir berlangganan di Tulungagung akan dihapus tahun depan. Hal ini karena masih ada tarikan tarif parkir, meski masyarakat sudah membayar parkir berlangganan setiap tahun.
Penghapusan pajak parkir berlangganan akan berdampak pada capaian pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini PAD parkir berlangganan di Tulungagung mencapai Rp7,5 miliar tiap tahun.
Dengan penghapusan parkir berlangganan mereka akan kehilangan potensi PAD hingga Rp6 miliar per tahun.
Baca juga: Dishub Ponorogo Dapat Retribusi Parkir Segini Selama Grebeg Suro
"Dengan sistem yang baru ini jika dioptimalkan PAD sektor parkir diperkirakan hanya Rp1,5 miliar," kata Kasi Pengembangan Prasarana dan Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Tulungagung, Vinyas Nugrahaningrum, Kamis (24/08/2023).
Vinyas mengakui, penarikan tarif parkir ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Sebab itu, Dinas Perhubungan menanggapi keluhan tersebut dengan memutuskan menghapus program parkir berlangganan.
Baca juga: Pendapatan Parkir di Kota Malang Rp3,8 Miliar, Dishub Intensif Bina Jukir
Hal itu, juga sudah disepakati oleh DPRD dan Pemkab. Mereka sudah menyampaikan rencana penghapusan parkir berlangganan ke DPRD.
"Nanti pajak parkir berlangganan akan diganti dengan Raperda Retribusi dan Pajak Daerah," ujarnya.
Dengan adanya raperda tersebut, masyarakat sudah tidak dibebani dengan pajak parkir berlangganan yang dibayarkan setiap tahun melalui pajak kendaraan bermotor (PKB).
Baca juga: Pedagang Pasar Tradisional di Trenggalek Unjuk Rasa, Retribusi Naik 400 Persen
Mulai tahun depan petugas parkir akan diberi karcis. Dimana karcis tersebut diberikan kepada pengendara yang menggunakan jasa parkir.
"Dengan aturan baru, kami akan mulai petakan kawasan mana yang ramai mendapatkan kunjungan dari masyarakat. Di sanalah akan diberlakukan tarif parkir. Kalau untuk besaranya masih dalam pembahasan," terangnya.